SHARE
Tjahjo Kumolo, Mendagri, sebut ada dalang dalam kasus e-KTP.

Dalang sebenarnya dalam kasus mega korupsi e-KTP harus segera diungkap dan ditangkap. Pasalnya sanga dalang adalah sumber keboborkan yang mengakibatkan banyak kerusakan dalam proyek yang menelan anggaran 5,6 triliun rupiah itu.

Pernyataan tersebut, muncul dari Menteri Dalam Negeri Kebinet Kerja, Tjahjo Kumolo. Menteri yang juga polisi dari PDIP itu  mengibaratkan proyek e-KTP seperti halnya lakon pewayangan Semar membangun kahyangan yang dimainkan oleh seorang dalang. Di mata Tjahjo, dalang inilah yang berperan dalam memainkan lakon pewayangan.

Tjahjo juga menjelaskan jika dalang sesungguhnya yang berperan dalam kasus korupsi e-KTP adalah panitia lelang. Sehingga panitia lelang yang akhirnya berperan sebagai dalang yang buruk. Salah satu panitia lelang tentunya adalah Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi.

”Dalang utama adalah panitia lelang, tidak bertindak sebagai dalang yang baik. Dengan anggaran hampir 6 triliun rupiah, dalang ini dimainkan oleh dalang yang lain. Tidak mampu menunjukkan Semar bangun kahyangan, tanpa meninggalkan hal-hal sebagai prinsip,” kata Tjahjo di kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (27/32017).

Tjahjo Kumolo menambahkan, perkara dugaan korupsi e-KTP telah mencoreng kementerian dalam negeri. Penggelembungan harga (mark up) disebutnya sumber ‘bencana’ terbesar yang kini sulit ditutupi lagi.

” Terjadi mark up e-KTP yang awalnya Rp 4.700 menjadi Rp 16.000, itu lah sumber malapetaka yang mencoreng nama Kemendagri ini, termasuk nama saya. Mark up 1 rupiah pun salah, apalagi ini dari Rp 4.700 menjadi Rp 16.000,” ujarnya

Menurut Tjahjo inti dari cerita dalang adalah melakukan tugas sesuai apa yang ditugaskan dan sesuai aturan yang ada. Namun Tjahjo menyebut dalam proyek pengadaan e-KTP, dalang tidak bekerja sesuai aturan. ”Kita tidak bisa memberi pelayanan baik kepada masyarakat tentang e-KTP, siapa yang salah? Ya dalangnya itu, dalang yang ditunjuk,” ungkapnya.

Baca Juga  Paulus Tanos: Andi Narogong Jual Nama Setya Novanto

” Kalau seorang dalang masih dibisiki, diperintah dalang yang lain, itu lah nantinya proses e-KTP ini,” ucap Tjahjo.

Sayang Tjahjo tidak mau menyebut, dalang diantara super dalang lainnya dalam kasus e-KTP itu. Dalam proses tender atau lelang, jelas Perum PNRI yang memenangkan tender tersebut ditunjuk oleh Gamawan Fauzi, Mendagri di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

Mungkinkah Gamawan adalah dalang tersebut? Lalu siapakah dalang lain yang bisa memerintah “dalang e-KTP” ini? Tentunya publik kian maklum siapa sebenarnya atasan seorang meneteri.