SHARE
Miryam S. Haryani, saat dikonfrontiir dengan penyidik KPK, Novel Baswedan (kanan) dan Ambarita Damanik (tengah) di pengadilan Tipikor.

Miryam S. Haryani alias Yani Hanura, kini semakin terpojok. Saat dikonfrontir dengan penyidik dari KPK, Novel Baswedan cs. Di pengadilan tipikor (tindak Pindana Korupsi), Kamis (30/3/2017), politisi wanita dari partai Hanura itu memberikan kesaksian yang erbelit-belit dan mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Sebelumnya Yani Hanura sempat mencabut BAP (berita acara pemriksaan) yang dibuatnya dihadapan penyidik KPK pada tahun 2016. Namun Setelah dikonfrontir, Kamis, keterangan itu semakin tidak jelas.

Yani Hanura, bisa saja dikenai Beberapa pasal pidana atas kesaksian yang ia berita. Anggota Komisi II DPR RI dapat dianggap memberikan kesaksian palsu.

Kesaksian palsu bisa dituduhkan kepada Yani Hanura jika keterangan yang diberikan oleh pihak saksi dari penuntut umum palsu dalam persidangan.

Sebagai diketahui dalam kasus persidangan, saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun menurut KUHP.

Dalam tindak pidana korupsi, saksi yang sengaja memberi keterangan tidak benar bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu:

Baca Juga  Istana Tak Keberatan pada Usulan Hak Angket Komisi III kepada KPK

Ayat 1:

“Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Ayat 2:

“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:

  1. Keterangan itu harus di atas sumpah.
  2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
  3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Yani Hanura di pengadilan Tipikor bisa terkena Beberapa pasal tersebut sekaligus. Fakta persidangan ini bisa memojokkan Yani Hanura dan membuatnya terkena tuntutan pindana tersendiri karena kesaksikannya.