SHARE

Ketentuan verifikasi partai politik dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sudah disahkan riskan digugat lewat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bila jadi digugat, jadi akan beresiko pada bagian pemilu.

Ketua KPU RI Arief Budiman menyebutkan, peristiwa ini sempat berlangsung pada pemilu 2014. Waktu itu, karna cuma partai baru yang perlu lakukan verifikasi, ketentuan itu digugat ke MK.

Dalam RUU Pemilu yang disahkan tempo hari di DPR, lanjut Arief, ketentuan yang sama saja kembali berlaku. Karena itu, ketentuan itu punya potensi digugat ke MK.

” Ada pasal yang didiskusikan di umum juga akan dikerjakan judicial review mengenai verifikasi parpol. Didalam undang-undang saat ini dimaksud cuma partai barusan kelak yang juga akan dikerjakan verifikasi, ” kata Arief, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Pada 2014, lanjut Arief, MK mengabulkan tuntutan penggugat. Mengakibatkan, ketentuan itu batal hingga semuanya partai politik, baik baru ataupun lama mesti ikuti verifikasi untuk ikuti pemilu.

Buntutnya, KPU mesti merubah sebagian gagasan yang sudah disusun, satu diantaranya masalah biaya.

KPU ketika itu memajukan ulang penambahan biaya untuk verifikasi partai politik ke Kementerian Keuangan. Sistem itu menelan saat yg tidak sebentar. Bila hal yang sama berlangsung pada pemilu 2019, tidak tutup peluang peristiwa sama terulang.

” Bila kelak ini dikerjakan serta lalu dipenuhi, jadi KPU harus juga membenahi ulang anggarannya, langkah kerjanya, saatnya, ” tutur Arief.

Sistem tuntutan di MK hingga ada putusan pasti akan menelan saat. Walau sebenarnya, sesudah disahkan RUU Pemilu ini, KPU cuma miliki saat 4 bln. untuk sistem pendaftaran hingga penetapan partai politik peserta pemilu.

Sistem pendaftaran partai peserta pemilu juga akan diawali pada Oktober 2017. Bila putusan di MK molor atau lebih dari 4 bln., Arief menyebutkan penetapan partai politik peserta pemilu 2019 juga terancam molor.

” Ini banyak hal yang juga akan memengaruhi bagian terlebih penyusunan mengenai saatnya bila memanglah berlangsung kenyataan hukum baru yang merubah skenario bagian yang telah disusun oleh KPU, ” tutur Arief.

Bila regulasi dalam pemilu dirubah di dalam bagian pemilu memanglah akan merepotkan banyak pihak.

” Tidak cuma penyelenggara pemilu, pesera pemilu juga dapat kewalahan juga berkaitan dengan masalah itu, ” tutur Arief.

Bila memanglah berlangsung sengketa di MK masalah verifikasi parpol ini, dia mengharapkan putusan MK masih tetap ada pada periode saat 4 bln. mulai pendaftaran hingga penetapan parpol peserta pemilu.

” Bila keputusannya itu melampaui waktu 4 bln. itu jadi KPU juga akan mengambil keputusan peserta pemilunya kelak di luar bagian yang ditetapkan dalam undang-undang, ” tutur Arief.