SHARE

Jakarta – Anggota Pansus KPK Misbakhun menyoal keabsahan 17 penyidik KPK. Walau sebenarnya, pertanyaan itu sudah dijawab Mahkamah Konstitusi (MK) serta menyebutkan KPK memiliki hak merekrut sendiri penyidiknya. Hal semacam ini menjawab kesangsian beberapa orang apakah penyidik KPK yang tidak dari kepolisian memiliki hak mengatasi sistem hukum yang dikerjakannya atau tidak.

Putusan itu diketok waktu mengadili permintaan OC Kaligis, terpidana korupsi 10 th. penjara karna menyogok sekawanan hakim PTUN Medan. OC Kaligis tidak terima serta menuntut Pasal 45 ayat 1 UU KPK, yakni :

Penyidik yaitu Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat serta diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut OC Kaligis, pasal diatas bertentangan dengan Pasal 6 KUHAP yang menyebutkan :

Penyidik yaitu petinggi polisi Negara Republik Indonesia serta pegawai negeri spesifik yang di beri wewenang spesial oleh Undang-Undang.

Atas permintaan itu, MK menampik permintaan Pemohon untuk semuanya pada 9 November 2016. MK menerangkan, praktek merekrut sendiri penyidik yang dikerjakan oleh instansi atau tubuh antikorupsi juga dikerjakan di negara beda seperti di Hong Kong serta Singapura. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong merekrut sendiri penyidiknya lepas dari Kepolisian.

Alur rekrutmen serta tahap karir di ICAC Hong Long berdasar pada ketrampilan serta kemampuan, sedang Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura penyidiknya spesial serta dipandang sama juga dengan perwira polisi berpangkat inspektur ke atas, hal semacam ini karna CPIB Singapura yang berdiri sendiri lepas dari Kepolisian.

” System rekrutmen penyidik yang dikerjakan sendiri oleh KPK berdasar pada Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 mesti memerhatikan Pasal 24 ayat (2) UU 30/2002 yang mengatakan kalau Pegawai KPK yaitu warga negara Indonesia yang karna ketrampilannya diangkat jadi pegawai pada KPK, hingga dalam rekrutmen penyidik KPK mesti memerhatikan ketrampilan calon pegawai yang berkaitan, ” ucap majelis dengan nada bulat seperti diambil dari situs MK, Senin (17/7/2017)
Bacalah juga : Pansus Angket Undang Menpan-RB, Ini yang Juga akan Dibahas

Baca Juga  Besok Jumat MK Gelar Pemilihan Jabatan Ketua

Diluar itu, dengan berlakunya UU ASN proses rekrutmen mesti mendasarkan pada ketetapan kepegawaian dalam UU ASN. Karna menurut UU ASN ditegaskan kalau ASN yaitu profesi untuk PNS serta PPPK yang bekerja pada lembaga pemerintah serta diserahi pekerjaan dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi pekerjaan negara yang lain.

” Menurut Mahkamah, Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak bisa ditafsirkan kalau KPK cuma bisa merekrut penyidik dari Kepolisian seperti didalilkan oleh Pemohon, tetapi KPK dapat juga merekrut sendiri penyidiknya, ” ucap Arief yang diamini oleh delapan hakim konstitusi yang lain yakni Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M. P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, serta Suhartoyo.