SHARE

Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum, serta Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah tetaplah bertahan dengan saran ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 %, yaitu 20 % kursi di DPR serta 25 % nada nasional.

Menurut Wiranto, saran itu mempunyai tujuan untuk menguatkan serta menyehatkan system demokrasi.

” Ini bukanlah masalah ngotot atau tidak ngotot. Pemerintah miliki tempat untuk memastikan serta menyehatkan demokrasi, ” tutur Wiranto waktu didapati selesai rapat kerja dengan Tubuh Biaya DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Wiranto menjelaskan, sekarang ini memerlukan satu system supaya partai politik (parpol) maupun paduan parpol bisa pilih pemimpin yang paling baik. Dengan hal tersebut, kata Wiranto, waktu penentuan umum, pencalonan tetaplah memerhatikan kwalitas calon, bukanlah jumlah.

Berkaca pada Pemilu 2014, lanjutnya, parpol didorong untuk lakukan lobi-lobi politik untuk mengerucutkan jumlah calon serta wapres dengan bertujuan pada kwalitas.

Menurut Wiranto, mekanisme pengerucutan itu butuh dipertahankan. Di bagian beda, Wiranto menilainya pemilu akan tidak jalan dengan baik bila jumlah calon yang keluar sangat banyak.

” Kelak juga akan menaikkan kesemrawutan sistem pemilu. Jadi ada pengerucutan calon pemimpin lewat lobi-lobi parpol yang orientasinya kwalitas, ” katanya.

” Ini tidak ngotot, namun ini lewat alasantasi yang sehat, ” kata Wiranto.

Pemerintah terlebih dulu meneror menarik diri dari kajian RUU Pemilu yang tengah berjalan di DPR bila selalu berlangsung kebuntuan masalah presidential threshold. Pemerintah juga bersikeras memakai 20 % kursi DPR atau 25 % nada sah nasional.

Sesaat, nada fraksi di DPR sekarang ini terbelah dalam tiga pilihan, yakni ikuti pemerintah, 0 %, serta 10-15 %.