SHARE

Ini masih terkait dengan “cicak vs buaya”. Ada baiknya ditelaah atau dicermati dalam-dalam.

Saat Novel Baswedan ditersangkakan oleh  kepolisian, ia dikabarkan pernah ditawari bekerja di Istana Negara. Padahal ia sudah siap-siap menjalani persidangan karena perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan agung,

Kabar tersebut mencuat di media, bersumber dari lingkaran dalam istana. Namun, istana membantahnya.

Rencana difungsikannya Novel Baswedan di istana tidak terlepas dari adanya kesepakatan pihak Istana Negara dengan KPK, dalam proses penyelesaian perkara penyidik KPK tersebut.

Kesepakatannya, perkara Novel akan dihentikan namun dengan syarat Novel harus mengundurkan diri sebagai penyidik KPK.

Kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh KPK, kepolisian, dan pihak kejaksaan. Terkait dengan itu, Saut Situmorang dari KPK menyatakan bahwa KPK siap melepas Novel, dan merelakannya berkarya di tempat lain.

novel tahanan

Akan tetapi, ihwal kesepakatan dan rencana Novel ditarik ke Istana Negara dibantah oleh Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi , Johan Budi Sapto Prabowo.

Tidak ada kesepakatan seperti itu. Kata Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo hanya menginginkan agar kasus tersebut cepat ditangani karena sudah terlalu lama.

Johan menegaskan, penyelesaian kasus Novel tidak ada embel embel apapun. Tidak ada tukar menukar menukar apapun.

Terkait dengan rencana penarikan Novel ke Istana Negara, juga dibantah tegas oleh Johan Budi SP.

Tidak ada, tegas Johan. Perekrutan karyawan atau pejabat di Istana Negara ada mekanismenya, ujar mantan jubir KPK itu.

Sekadar mengingatkan saja, Novel dituduh menganiaya seorang pencuri sarang burung walet hingga meninggal dunia dengan cara ditembak. Peristiwa ini terjadi saat Novel masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu dengan pangkat Kompol, tahun 2004.

Kasus ini sempat bergulir meskipun rekomendasi Ombudsman menunjukkan adanya temuan mal-administrasi dalam proses penyidikannya. Pada perkembangan terakhir, kejaksaan berencana mencabut surat dakwaan Novel.

Baca Juga  Langkah Kuda Jokowi dalam Menggeser Antek JK di Kabinet Kerja

cecek

Satu hal yang bisa ditelaah dari kasus Novel adalah, selalu ada perseteruan antar-lembaga penegak hukum.

Tiga lembaga hukum yang ada, yakni kepolisian, kejaksaan dan terakhir KPK yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, bisa dibilang tak pernah benar-benar bersinergi.

Ada kesan kuat kalau masing-masing ingin saling mendahului, ibarat supir tembak yang sama-sama ngotot untuk mengambil jalan lebih dulu.

KPK terkesan lebih “jor-joran” dalam upaya penanganan kasus korupsi ini dengan memprioritaskan operasi tangkap tangan (OTT).

Sepanjang tahun 2016 saja mereka melakukan 15 kali OTT, di pusat dan daerah. Di bulan pertama tahun 2017 ini penyidik KPK menangkap Patrialis Akbar, mantan anggota DPR, mantan menteri hukum dan HAM, dan terakhir menjadi hakim agung di Mahkamah Konstitusi.

Tangkapan KPK ini sepertinya jauh lebih besar dari hasil aparat kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus hukum.

KPK sibuk mengambil kasus-kasus korupsi kecil di banyak daerah yang mestinya menjadi pekerjaan polisi, namun di sisi lain mengabaikan kasus-kasus megakorupsi yang mestinya bisa lebih cepat dituntaskan, seperti kasus BLBI, Bank Century dan Hambalang.

Bagaimana pihak kepolisian tidak geram?