SHARE

Ketua DPR Setya Novanto tiba-tiba mendapatkan “kejutan” dari Komisi Pemberantasan Korupsi berupa surat pencegahan bepergian ke luar negeri. Larangan ini sangat mengejutkan tidak hanya bagi Setya Novanto seorang, akan tetapi juga masyarakat luas.

Setya Novanto bukan hanya seorang tokoh masyarakat, akan tetapi juga salah satu tokoh penting dalam struktur ketatanegaraan kita. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR Setya Novanto mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat.

Ahli Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin, melakukan telaah mendalam terkait pencegahan yang diterapkan oleh KPK terhadap Ketua DPR Setya Novanto ini.

andi1
Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin

Andi Irmanputra Sidin mencermati perkembangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri, yang kemudian membuat pimpinan KPK memberikan pencegahan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Alasan KPK memberlakukan pencegahan kepada Setya Novanto adalah karena Ketua DPR menjadi saksi penting.

Andi Irmanputra Sidin memaparkan, sepanjang pengamatannya menyangkut dakwaan dari kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang berhubungan dengan Setya Novanto, belum ada yang terkait langsung dengan penerimaan hadiah atau janji kepada yang bersangkutan.

Yang tergambar adalah bahwa Setya Novanto ternarasi terlibat aktiv dalam kebijakan negara penganggaran yang kemudian kebijakan negara tersebut dianggap merugikan negara dalam hal penganggarannya. Berdasarkan narasi dakwaan kemudian mengkonversi delik korupsi paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tipikor (Putusan MK nomor perkara 25/PUU-XIV/2016) yang menjadikan korupsi menjadi delik materil, yaitu dibutuhkan harus terdapat kerugian negara bukan lagi bersifat potensial yaitu sekadar dapat mengakibatkan kerugian negara.

setnovku2
Ketua DPR bersama Presiden Joko Widodo

Oleh karenanya semua anggota DPR yang menjalankan fungsi-fungsi anggaran meski kebijakan itu kemudian dianggap dapat merugikan keuangan negara, selama tidak ada bukti telah menerima uang, hadiah atau janji maka yang bersangkutan melekat hak imunitas kepadanya.

Baca Juga  Pertemukan Olly Dondokambey dengan Andi Narogong

Hak imunitas ini disebut jelas dalam konstitusi (Pasal 20A UUD 1945) bahwa anggota DPR, tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan-pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis, termasuk sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Pada konteks inilah, maka proses penegakan hukum pidana harus tunduk pada fungsi utama kedaulatan rakyat yang diatur dalam konstitusi. Bahwa fungsi utama kedaulatan rakyat adalah diaturnya pranata DPR, beserta hak anggota DPR langsung oleh konstitusi, sehingga semua proses pemidanaan , sebagai mekanisme terakhir penegakan hukum harua tunduk pada prinsip kedaulatan rakyat.

tawariang
Ketua DPR dikenal dekat dengan media

Hak imunitas inilah adalah hak untuk menjaga prinsip daulat rakyat yang dijalankan menurut undang undang dasar. Oleh karenanya segala bagian proses pidana termasuk pencegahan terhadap anggota DPR yang tidak memiliki dasar yang cukup terlibat dalam telah menerima hadiah atau janji, semata karena terlibat kebijakan penganggaran meksi kemudian kebijakan  penganggaran itu dapat mwerugikan keuangan negara dalam perencanaanya di DPR akan melanggar hak imunitas yang dijamin dalam konstitusi.

Oleh karenanya, sebagaimana telaah Andi Irmanputra Sidin, perintah pencegahan terhadap anggota DPR apalago sedang menjalankan fungsi Ketua DPR oleh KPK adalah kewenangan KPK yang tetap kita hormati, karena merupakan kewenangan yang sah dimiliki KPK oleh undang-undang namun perintah ini bisa ditolak oleh pejabat yang berwenang dengan alasan prinsip imunitas yang dijamin oleh konstitusi, bahwa alasan materiil perintah pencegahannya melanggar prinsip imunitas.

Apalagi, bahwa yang bersangkutan ternyata bukan semata anggota DPR namun juga Ketua DPR yang melekat fungsi simbolik kelembagaan DPR yang secara protokoler berdampingan dengan Presiden dalam melaksanakan hubungan-hubungan luar negreri dalam menjalankan politik konstitusional bebas aktif. Di mana, Presiden dan Ketua DPR adalah simbol protokoler guna melaksanakan tujuan negara ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial termasuk dalam membangun relasi perjanjian internasional dengan negara lain.

Baca Juga  Tuntutan GMPG tidak Logis
setiaku
Menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR

Bagaimanapun relasi perintah antar lembaga negara bukan relasi perintah, tanpa telaah dan analisis akan kondisi obyektif dan keberlakuan hukum, meski KPK berwenang memerintahkan, maka menteri yang berwenang mencegah juga dapat menolak perintah tersebut, dengan alasan-alasan obyektif di atas, bahwa alasan pencegahannya melanggar UU MPR DPR DPD 2014 dan Pasal 20AUUS 1945.

Namun, apabila pihak imigrasi tetap melakukan pencegahan, maka Ketua DPR dapat saja melakukan keberatan kepada Menteri dan atau melakukan permohonan pemnbatalan keputusan itu pada Pengadilan Tata Usaha Negara .

Begitu pula sebaliknya apabila Menteri menolak perintah tersebut, KPK dapat melakukan keberatan atas penolakan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara.