SHARE

Kualitas penegakan hukum di Indonesia selama ini masih bermasalah. Banyak institusi penegak hukum memiliki catatan buruk, termasuk selama pemerintahan Jokowi-JK yang baru berusia dua tahun lebih.

Jokowi baru bertindak lebih refresif dalam upaya penegakan hukum dengan mengeluarkan paket reformasi hukum, tahun silam.

Dari paket reformasi hukum itu pula masyarakat kini agak lebih optimistis jika lembaga-lembaga atau institusi penegak hukum akan lebih bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus besar yang masih mengganjal dan bahkan membebani keuangan negara.

Termasuk penyelesaian dari sejumlah perkara megakorupsi masa lalu, yakni kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang lebih populer dengan kasus BLBI, kemudian kasus Bank Century, hingga kasus korupsi proyek Hambalang.

Sehubungan dengan adanya paket reformasi hukum yang dikeluarkan oleh Jokowi, sebagian dari elemen masyarakat berpendapat bahwa hal itu merupakan cermin dari keinginan kepala negara untuk penuntasan kasus-kasus megakorupsi seperti BLBI, Century dan Hambalang.

jokjk

Yang menarik, dalam sebuah diskusi terkait kasus-kasus megakorupsi yang masih terutang, politisi PDIP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penuntasan kasus-kasus koruposi besar tersebut wajib hukumnya untuk dituntaskan.

BLBI tuntaskan, Century tuntaskan, Hambalang tuntaskan. Semakin cepat diselesaikan itu, semakin bagus, kata Maruarar.

Ara, panggilan politisi PDIP itu, bahkan menantang KPK dan lembaga penegak hukumnya untuk menuntaskan kasus BLBI tahun 2017.

Kalau tahun ini bisa diselesaikan, sangat bagus sekali. Tidak ada keberatan soal itu. Tidak ada masalah.

Pernyataan Ara terbilang mengejutkan karena Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, disebut-sebut terlibat dalam kasus BLBI.

megaara

Adalah Megawati, dalam kapasitasnya sebagai presiden, menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 yang kondang dengan istilah Inpres Inpres Release dan Discharge yang berisi pemberian jaminan kepastian hukum terhadap debitur yang telah menuntaskan kewajibannya.

Baca Juga  Menunggu Keberanian Agus Rahardjo Dkk Memanggil Megawati Soekarnoputri

Berdasarkan Inpres itu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Namun, SKL juga menyebut adanya tindakan hukum kepada debitur yang diketahui tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu didasari oleh penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Penyelesaian kasus BLBI, kata Ara, bisa dilakukan jika aparat penegak hukum terbebas dari tekanan kepentingan politik mana pun.

Ara mendorong percepatan penyelesaian sejumlah perkara itu lantaran ia melihat Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla sangat memperhatikan penegakan hukum.

Salah satu contohnya adalah dikeluarkannya paket kebijakan reformasi hukum. Selain itu, hubungan antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung sudah harmonis.