SHARE
Gamawan Fauzi, bolak-balik diperiksa KPK.

Kasus mega korupsi e-KTP yang kini tengah disidangkan di Pangadlin Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, merupakan salah satu kasus korupsi yang paling banyak merugikan negara. Dari dana proyek sebesar 5,9 triliun rupiah yang digelontorkan dalam proyek tersebut, sebesar 2,3 triliun diselewengkan.

Kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, adalah kerugian terbesar dalam kasus yang ditangi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam kasus ini pula, banyak pejabat yang terimbas. Ada yang sudah dipanggil KPK sebagai saksi, ada pula yang belum. Namun sudah terdapat dua tersangka yang diajukan ke pengadilan yakni Irwan dan Sugiharto.

Dua orang itu adalah orang kepercayaan mantan Mendagri, Gamawan Fauzi. Besar kemungkinan Gamawan yang didakwa ikut menikmati uang sebesar rp 60 miliar akan menjadi salah satu tersangka baru menyusul dua mantan anak buahnya itu.

Peneliti ICW, Tama S Langkun, juga sempat menyatakan e-KTP merupakan salah satu kasus besar yang pernah ditangani KPK dari sisi kerugian negara. Dia pun menjelaskan ICW sudah melihat adanya potensi masalah di kasus e-KTP ini.

“Kalau nilai proyek hampir Rp 6 triliun, ini termasuk yang besar dan kerugian negara Rp 2,3 triliun itu termasuk yang terbesar yang pernah ditangani KPK. Saya nggak tahu ya apakah ada kasus yang lebih besar dari ini dari sisi kerugian negara. Kalau menurut saya, ini paling besar. Kita sempat buat review tentang e-KTP ini ya. Ada beberapa pelanggaran yang kita lihat, ada dicost bidding, kemudian Pak Gamawan yang tanda tangan kontrak saat sanggah banding,” jelasnya.

Pengacara dua terdakwa Irman dan Sugiharto, Waldus Situmorang, menyatakan, sebelum menerima dakwaan, tidak tahu kalau nama-nama yang bakal muncul dalam kasus e-KTP ini akan membengkak.

Baca Juga  KPK Ngawur Memaksakan Skenario dalam Kasus e-KTP

“Nama orang-orang yang disebut dalam dakwaan tidak kami ketahui seluruhnya, karena pemeriksaannya berantai. Pemeriksaan satu lalu dicocokkan dengan yang lainnya dan muncul nama-nama itu. Itu otoritas dari penuntut umum KPK. Nama-nama yang kami ketahui tidak sebanyak itu,” ujar Waldus.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Baharuddin Thahir menyatakan kasus ini melibatkan banyak pihak. “Kasus ini sangat lengkap, ada penyelenggara negaranya, swastanya ada. Mulai dari perencanaan, pelelangan, dan seterusnya, ini bermasalah dari awal,” ujarnya.

Dalam kasus yang sangat besar dan rumit, bahkan harus melibatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tentunya harus ada lobi-lobi maha tinggi. Besar kemungkinan bukan hanya Mendagri saja yang terseret dalam kasus ini, Bisa jadi atasan Mendagri Gamwan Fauzi kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga mengetahui tentang hal ini.