SHARE
Bambang Soesatyo, minta KPK tunjukkan kinerja yang transparan.

Saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK pada Selasa (18/4/2017), di gendung DPR, Senayan,  ada seribu satu macam alasan digunakan KPK untuk terus menutupi kinerjanya yang memburuk. Salah satunya, mereka menolak untuk membeberkan bukti rekaman penyidikan yang didapat dari Miryam S. Haryani.

Alasannya, seperti diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, bahwa lembaga antirasuah itu beranggapan terdapat konflik kepentingan antar-anggota DPR RI.

“Adanya konflik kepentingan karena nama-nama yang disebut pada saat pemeriksaan Miryam itu adalah mereka yang juga memiliki kepentingan di Komisi III DPR,” ucap Febri.

Bahkan dengan pongahnya mereka menyebut jika BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam dibuka, dapat menghambat penanganan kasus mega proyek itu. KPK justru meminta agar anggota DPR RI melihat seluruh fakta persidangan kasus e-KTP yang kini masih berjalan. “Sebaiknya proses hukum itulah yang diikuti bukan ditarik pada proses politik atau proses yang lainnya,” kata Febri.

Namun ada indikasi lain yang membuat Komisi III mencurigai alasan KPK tersebut. Salah satunya KPK mencoba menyembunyikan cara kerjanya yang tidak transparan dan cenderung abuse of power. Apalagi KPK selama ini terus saja menolak dibuatnya sebuah lembaga yang mengawasi kinerjnya.

Febri Diansyah, menolak jika kinerja KPK diawasi DPR.
Febri Diansyah, menolak jika kinerja KPK diawasi DPR.

Hal itu terlihat saat adanya temuan BPK yang menyebutkan jika tata kelola anggaran di KPK terbilang buruk. DPR yang berfungsi sebagai lembaga pengawas, begitu saja mereka tepikan solah-olah KPK, pihak yang paling berkuasa.

“Apakah nama-nama yang disebut dalam pernyataan Miryam itu direkam atau tidak. Jika direkam kami akan minta (diperdengarkan). Kalau tidak ada pernyataan dari Miryam berarti ini kan mengada-ada,” kata Bambang Soesatyo, politisi dari Partai Golkar yang juga Anggota Komisi III.

Baca Juga  Ini Alasan Keterangan Yani Hanura Sangat Lemah

Bambang jelas berkepentingan lantaran kembali muncul bocoran dari media jika dia termasuk salah satu pihak yang mengintimidasi Miryam. Nama Bamsoet langsung terpoercik tinta hitam, padahal ia merasa tidak melakukan hal itu.

Bukti lain KPK tidak kompeten adalah bocornya ssurat dakwaan dalam kasus e-KTP ke media. Hal ini membuktikan jika KPK tidak professional. Bocornya surat dakwaan tersebut membuat bola salju berupa trial by the perss atas nama-nama yang disebut dalam dakwaan. Padahal KPK selama ini selalu menganggungkan proses di pengadilan. Namun ternyata mereka juga membocorkan surat dakwaan.

Berbagai inkonsistensi ini membuat public terutama Anggota Komisi III DPR RI bertanya-tanya tentang profesionalisme KPK serta cara kerja mereka.

Ingat, power tens to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Istilah ini pantas ditujukan kepada KPK yang hingga kini tampak pongah dengan selalu menunjukkan sikap yang selalu menolak untuk diawasi.