SHARE
Gamawan Fauzi, otak mega korupsi e-KTP.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah beberapa kali memanggil mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, sepanjang tahun 2016. Khususnya dalam rangka pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP di Kemendagri.

Kedatangan Gamawan ke komplek Kuningan, Jakarta itu, tentunya demi kepentingan pemeriksaan dan klarifikasi menyoal kasus yang melibatkan anak buahnya Sugiharto dan Irwan. Gamawan sebagai otak dan inisiator e-KTP pada tahun 2010, dianggap sangat mengetahui proyek tersebut. Bahkan ia juga disebut-sebut menerima sejumlah uang hingga Rp 60 miliar. Namun sampai kasus itu disidangkan, Gamawan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Di KPK, Gamawan mengaku bahwa proyek itu telah dibahas anggarannya dengan baik dan transparan. Dia mengaku tidak tahu apabila tiba-tiba disebut ada kerugian negara dalam proyek itu.

“Anggaran itu dibahas bahkan sebelum diajukan dibahas dulu di tempat Wapres bersama bu Sri Mulyani juga. Pertama rapat itu di tempat Wapres, dibahas ada Menkeu, Bappenas, dan menteri-menteri terkait, lalu saya meminta, kalau bisa jangan Kemendagri yang mengerjakan ini. Saya orang daerah, tidak tahu seluk beluk Jakarta seperti itu,” kata Gamawan.

Setelah rencana anggaran dasar (RAD) disusun, Gamawan mengaku meminta BPKP untuk melakukan audit. Selain itu, dia juga mengaku mempresentasikannya ke KPK.

“Selesai diaudit BPKP itu saya bawa ke KPK, saya presentasikan di KPK lagi. Saran KPK saat itu, coba didampingi oleh LKPP. Setelah itu, saya tambah lagi supaya didampingi BPKP, jadi sudah selesai audit RAD itu. Lalu, barulah dimulai tender, didampingi oleh LKPP, BPKP ikut, dan 15 kementerian ikut di dalam. Malah saya enggak ikut. Setelah itu selesai tender, panitia lapor ke kami,” ujar Gamawan.

Baca Juga  Ini Cara KPK Mendapatkan Pengakuan Para Saksi Selama Penyidikan Kasus e-KTP

Setelah menerima laporan, Gamawan lalu mengirim berkasnya ke BPKP dan juga ke KPK serta Kejaksaan Agung dan Polri. Kemudian, proyek itu berlangsung dan dia mengaku tidak tahu adanya kerugian keuangan negara di pengadaan itu. “Tiba-tiba, saya dapat kabar ada kerugian Rp 1,1 triliun,” ucapnya.

Sebelumnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengaku membeberkan peran Gamawan Fauzi ketika proyek e-KTP ini digulirkan.

Nazaruddin mengatakan Mendagri saat itu yaitu Gamawan Fauzi mengatur penetapan pemenangan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pengadaan e-KTP. “Peran Mendagri kan soal penetapan pemenang yqng diusulkan panitia. Terus lebih detail peran gimana tentang Mendagri memenangkan tentang konsorsium ini bagaimana,” ucap Nazaruddin, saat diperiksa KPK.

Nazaruddin menyatakan jika peran Gamawan adalah mengarahkan konsorsium pemenang tender e-KTP. Bahkan sejak awal, konsorsium itu sudah dikondisikan oleh Gamawan. Jadi mustahil, jika Gamawan mengaku tidak tahu menahu.

Nazaruddin dalam pemeriksaan di KPK juga menyimpulkan, terkait korupsi proyek e-KTP ini tidak akan terjadi bila saja Menteri Keuangan saat itu tidak menandatangani surat persetujuan proyek dengan mekanisme tahun jamak (multiyears).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu eks Dirjen Dukcapil, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto.

Saat proyek itu, Irman juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran, sementara Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo pernah menyampaikan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek itu mencapai Rp 2 triliun. Perhitungan itu berdasarkan perhitungan BPKP dari total nilai anggaran proyek sebesar Rp 6 triliun.

Hanya sayang, KPK belum mau atau lebih tepatnya belum berani menetapkan Gamawan Fauzi sebagai tersangka, meski perannya sangat jelas dan transparan. Spekulasi yang beredar, KPK masih meunggu bukti dan target tokoh kelas kakap lainnya untuk disandingan bersama Gamawan.

Baca Juga  Ganjar Mengaku Beberapa Kali Ditawari Uang Proyek E-KTP