SHARE

Kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi landasan pokok digulirkannya hak angket DPR untuk pembentukan Panitia (Khusus Pansus) KPK.

Dalam rapat kerja antara Komisi III dengan KPK, Rabu lalu, tidak ada satu pun fraksi yang mengajukan keberatan terhadap kemungkinan penggunaan hak angket tersebut. Yang ada hanya beberapa fraksi yang harus mengonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan fraksinya.

Pengajuan hak angket akan dilakukan dalam sepekan kedepan, sebelum masa reses DPR. Usulan hak angket dari Komisi III harus disampaikan kepada pimpinan DPR dengan syarat pengajuan lebih dari 20 anggota DPR dan minimal dua fraksi.

komisi3
Komisi III DPR

Penggunaan hak angket utamanya memang untuk menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyalahgunaan anggaran di KPK.

Sebagaimana ditulis Nasionalisme.net sebelumnya, paling tidak ada tujuh indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan anggaran di KPK.

Audit BPK itu terkait anggaran beasiswa pendidikan, anggaran bantuan hukum Abraham Samad, pembangunan Gedung KPK dan lainnya. Total ada tujuh poin penyimpangan.

Dari dokumen yang diperoleh Nasionalisme.net, tujuh poin penyimpangan pengelolaan anggaran atau keuangan KPK kesemuanya terdapat di sektor pengeluaraan atau belanja.

Berikut tujuh poin penyimpangan pengelolaan anggaran KPK sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau audit BPK.

bpk
1.Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai KPK yang belum direalisasikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp 748, 46 juta.
2. Belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data sebesar Rp 153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai. Tidak sesuai mata anggarannya sebesar Rp 134, 89 juta.
3. Pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 185, 84 juta.
4. Kegiatan perjalanan dinas pada kedeputian penindakan tidak didukung dengan surat perintah minimal sebesar Rp 44,00 juta.
5. Standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian penindakan tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 1.29 miliar.
7. Perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 655.30 juta.

gedung baru

Baca Juga  Ini Alasan, KPK Tak Boleh Curiga pada Hak Angket DPR