SHARE
Teten Masduki, jelaskan jika pihak Istana tak keberatan atas hak angket DPR RI.

Hak angket kepada KPK yang diajukan oleh Komosi III DPR RI, sepertinya akan mulus berjalan. Apalagi pihak Istana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, tak memberikan sinyal keberatan jika hak angket tersebut digunakan.

Bahkan lewat, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, pihak Istana menyatakan tidak akan ikut campur dalam rencana DPR mengajukan Hak Angket kepada KPK. Artinya, Jokowi dan istana, sama sekali tidak akan menghalang-halangi langkah tersebut dilakukan oleh Komisi III DPR RI.

Teten secara diplomatis juga menyatakan jika pemerintah tidak akan ikut campur pada wilayah kewenangan legislatif. Hak Angket adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan.

Hak angket pernah digunakan oleh DPR untuk menyelidiki kasus Pelindo II. Akhirnya muncul Pansus Pelindo II yang terbukti bisa mengungkap dugaan kejahatan korupsi yang dilakukan RJ Lino, mantan Dirut Pelindo II.

Kali ini, hak angket diperkirakan akan memunculkan Pansus KPK. Besar kemungkinan pansus ini akan bekerja dengan tugas yang banyak. Selain menyelidiki kasus Miryam Haryani dan e-KTP, pansus KPK nanti juga bisa menyelidiki laporan keuangan KPK yang dinyatakan tidak beres oleh BPK. Begitu pula adanya dugaan perselisihan antara pimpinan KPK dan penyelidik KPK.

Komisi III DPR RI, segera mengajukan hak angket kepada KPK untuk menyelidiki kasus di komisi antirasuah itu.
Komisi III DPR RI, segera mengajukan hak angket kepada KPK untuk menyelidiki kasus di komisi antirasuah itu.

Pihak Istana sepertinya menginginkan tugas yang jelas pada hak angket atau pansus KPK jika dibentuk nanti. Pihak istana seperti halnya DPR, dan semua elemen anti korupsi, sama-sama tidak menginginkan adanya pelemahan KPK. Justru sebaliknya mereka berharap kinerja KPK yang Lebih baik lagi.

Persoalan adanya usulan revisi UU KPK, hingga kini belum juga dibahas. Sebelumnya, pihak pemerintah sempat mengusulkan tentang adanya revisi UU KPK. DPR Bahkan sudah melakukan socialisasi tentang perubahan tersebut. Namun entah kenapa, kini pihak pemerintah seperti menarik diri dari usulan revisi tersebut.

Baca Juga  Inilah Gertakan KPK Soal Bukti-Bukti Baru Kasus e-KTP

“Sikap pemerintah soal pelemahan KPK itu jelas, tidak mau ada revisi UU KPK. Meski sejak dulu ada saja usaha-usaha melemahkan KPK. Wacana revisi ini ibaratnya tali simpul, kalau dibuka, maka masuk semua,” ucap Teten, Kamis 27 April 2017.

Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, juga menyatakan jika surat permohonan penggunaan hak angket anggota DPR terkait kasus e-KTP dan KPK telah masuk ke meja pimpinan. Meski begitu, surat tersebut baru berupa usulan dari komisi III. Adapun lampiran tanda tangan pengusul hak angket masih belum ada.

“Sebenarnya kesimpulan menggunakan hak angket terjadi dalam rapat dengan KPK. Jadi, sudah disimpulkan dan sudah disuratkan kepada pimpinan DPR,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 April 2017.