SHARE

Aparat kepolisian di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, selalu berusaha meyakinkan kondisi keamanan jalan kondusif mendekati sampai hari pengumuman Perppu pembubaran ormas radikal pada Rabu (12/7/2017).

Terkecuali penebaran pasukan patroli, beragam fasilitas sosial media turut diawasi.

” Kami tidak menginginkan ada ujaran kebencian atau provokasi, ” kata Kasat Intelkam Polres Pangkal Pinang, AKP Adiputra, Selasa (11/7/2017).

Selama ini pihak kepolisian, kata Adi, belum juga lihat tanda perseteruan ataupun teror di Kota Pangkal Pinang. Tetapi, keadaan ini dipercaya dapat beralih setiap waktu, hingga dibutuhkan usaha pemantauan dengan ketat.

” Mulai sejak sekian hari paling akhir dari mulai kapolres, kasat serta kapolsek telah turun ke orang-orang supaya tidak terpancing dengan provokasi yang merugikan, ” katanya.

” Monitoring medsos serta kisaran nada di lapangan dan lidik pulbaket gerakan tindakan memprotes dari pihak ormas, ” tuturnya.

Mengenai Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sudah ditandatangi Presiden Joko Widodo serta juga akan diumumkan pada Rabu (12/7/2017).

Perppu itu mengatur pembubaran ormas yang dinilai radikal, anti-Pancasila serta membahayakan system pemerintahan NKRI. Ormas disebut salah nya ialah Hizbut Tahrir Indonesia.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilainya, Perppu itu yaitu bentuk kezaliman pemerintah.

” Perppu itu terang kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah ingin membubarkan HTI namun tidak cocok undang-undang, ” tutur Ismail waktu dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Menurut Ismail, usaha pembubaran satu ormas oleh pemerintah mesti dikerjakan berdasar pada Undang-Undang No 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pasal tentang pembubaran ormas, lanjut Ismail, di buat dalam sebagian step pendahuluan supaya pemerintah tidak dapat sewenang-wenang.

Bila merujuk pada UU Ormas, mekanisme pembubaran seharus didahului dengan memberi surat peringatan.

Sampai sekarang ini, kata Ismail, HTI tidak sempat terima surat peringatan dari pemerintah.