SHARE

Masyarakat menyambut positif rencana pembentukan hak angket DPR untuk KPK. Siapapun yang berada di lembaga antirasuah itu tak perlu takut atau mengkhawatirkan nasibnya setelah DPR membentuk pansus KPK.

Sesuai dengan semboyan KPK, yakni jujur dan hebat, KPK mestinya biasa-biasa saja dan bisa bersikap legowo menyambut hak angket.

Kalau kita memang jujur dan hebat ya tidak perlu takut.

Kalau mau berpikir positif banyak manfaat yang bisa dipetik dari keberadaan hak angket DPR nanti.

Hak angket bisa dimanfaatkan untuk mengusut tuntas siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

gugustugas
Ketua KPK Agus Rahardjo. Terlibat kasus e-KTP


Hak angket tidak diberdayakan untuk mneyerang orang per orang di KPK, termasuk Agus Rahardjo, Ketua KPK

Hak angket bisa dijadikan sarana untuk peningkatan profesionalisme pimpinan KPK.

Jadi tidak terkait dengan persoalan menyerang pimpinan KPK.

Seandainya Agus Rahardjo terlibat dalam kasus e-KTP Kemendagri, ya dia harus menyerahkan diri.

Sebab keterlibatan Agus Rahardjo tidak diungkap di internal KPK sendiri.

Secara umum hak angket diharapkan mampu menjadi sebuah cara yang efektif untuk mengawasi kinerja KPK.

Masyarakat memahami bahwa sebagai lembaga legislasi, DPR berhak mengawai KPK, dan hak angket tidak untuk memperlambat kerja KPK.

Lagipula, siapa yang akan mengawasi KPK kalau bukan DPR?

Baca Juga  Sejak 2015, Ada 336 Tersangka Kasus Terorisme Ungkap Kapolri