SHARE

Kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri sudah memasuki persidangan keempat, Kamis (30/3) ini. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang diketuai oleh Jhon Halasan Butar Butar memastikan sudah menerima sejumlah saksi yang akan dihadirkan besok.

Jika tak ada aral melintang, akan kembali hadir di sidang besok Miryam S.Haryani, politisi Partai Hanura, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, beberapa anggota DPR yang duduk di Komisi II kala proyek e-KTP ini mulai digulirkan, khususnya antara periode 2011-2012, mengacu pada tahun anggaran dikeluarkannya dana proyek e-KTP Kemendagri tersebut.

Akan sangat menarik jiksa jaksa KPK bisa langsung menghadirkan Mohammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang saat ini tengah menjalani hukuman dalam keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Nazaruddin bisa disebut sebagai salah satu politisi yang paling sering didudukan sebagai saksi sekaligus terdakwa pada persidangan beberapa kasus besar yang melibatkan orang-orang besar, termasuk anggota DPR.

gusya

Dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP, Nazaruddin pula yang paling vokal, bahkan bisa disebutkan bahwa dari nyanyian  Nazaruddin pula kasus e-KTP jadi terang benderang.

Tudingan Nazaruddin menyambar ke mana-mana, dari mantan-mantan koleganya di parlemen hingga Mendagri (kala itu) Gamawan Fauzi, hingga Menkeu (saat itu) Agus Martowardojo.

Semua yang disangkakan oleh Nazaruddin dibantah.

Tak terkecuali Agus Mproyek artowardojo. Ia membantah menerima fee dalam proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau e-KTP itu.

Agus menganggap bahwa tuduhan Muhammad Nazaruddin, yang menyebutnya menerima fee, adalah fitnah.

Pada 1 November 2016, sebagaimana dokumen yang diterima Nasionalisme.net, Agus Martowardojo diperiksa selama 8 jam oleh penyidik KPK.

Baca Juga  Anas Minta Dikonfrontir dengan Nazaruddin

gusya1

“Kalau betul Nazaruddin berpandangan bahwa saya menerima fee atau menerima aliran dana, saya sampaikan bahwa itu fitnah dan bohong dan besar,” begitu diungkap Agus, kala itu.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebut bahwa sejumlah pejabat termasuk Menteri Keuangan pada tahun 2011-2012, menerima aliran dana dari proyek e-KTP itu. .

Aliran dana tersebut berasal dari penggelembungan dana sebesar Rp 2 triliun.

“Kalau dia (Nazaruddin) mengatakan seperti itu, saya ingin dia cepat sadar, karena dia terpidana di dalam penjara. Jadi dia itu tidak krebibel dan jangan terus mengucapkan ucapan-ucapan yang fitnah,” bantah Agus Martowardojo.