SHARE

KAPOLRI Jenderal Polisi Tito Karnaavian mengaskan bahwa jajarannya serius untuk memberantas mafia beras. Polri tidak menginginkan masyarakat menjadi korban dari permainan mafia beras yang sudah sangat mencederai rasa keadilan. Seraya kembali menjabarkan data-data empiris yang mencerminkan jomplangnya penerimaan petani beras dan pedagang besar yang terindikasi dengan mafia beras, Kapolri berjanji akan mengungkap mafia beras ini.

 

Kendati demikian, sebagaimana diterangkan juga oleh Jenderal Tito, dalam kasus dugaan pengoplosan yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (IBU), pihaknya tidak terkonsentrasi pada dugaan kecurangan penjualan beras medium yang dilepas dengan harga premium. Jenderal Tito pun memberikan beberapa penjelasan pasca penggerebekan gudang beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago pekan lalu. Beberapa klarifikasi disampaikan kepolisian, menanggapi informasi yang sempat beredar.
Kita ketahui bahwa pasca penggerebekan terhadap gudang beras milik PT Indo Beras Utama (PT IBU) berisi 1.161 ton beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, pekan silam oleh Tim Satgas Pangan Polri, berbagai informasi bermunculan. Antara lain, soal tudingan pengoplosan beras subsidi yang dianggap menggunakan jenis beras IR64, jumlah keuntungan ratusan triliunan rupiah, hingga soal stok di gudang PT IBU yang mencapai jutaan ton, dan sebagainya.
Hasil gambar untuk komisaris utama PT IBu Anton Apriyantono
Anton Apriyantono (kedua dari kiri) bersama jajaran direksi/komisaris PT IBU lainnya.
 PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPSF), selaku induk usaha dari PT Indo Beras Utama (IBU) sejak awal membantah seluruh tuduhan itu. Anton Apriyantono, Komisaris Utama dan Komisaris Independen perseroan menyangkal semua berbagai “Ada yang bilang di gudang sampai 3 juta ton, padahal tidak,” kata Anton Apriyantono, Menteri Pertanian di era Presiden SBY itu. Dia juga membantah perusahannya membuat kebohongan publik.” “Apa maksudnya membuat kebohongan publik?” dia mempertanyakan.
Merespons persoalan ini, Humas Mabes Polri memberikan berbagai penjelasan pasca kejadian penggerebekan gudang beras di gudang beras PT IBU. Salah satunya soal informasi PT IBU memainkan beras subsidi. Persoalan ini sejak awal agak rancu, karena selama ini pengertian beras subsidi adalah beras untuk masyarakat miskin yang dibeli dengan harga di bawah pasar oleh masyarakat tidak mampu.
Hasil gambar untuk foto-foto penggerebekan gudang PT IBU
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnaavian, Mentan Amran Sulaiman, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, saat penggerebakan gudang beras PT IBU, Kamis (20/7) pekan lalu.

Namun dalam konteks kasus PT IBU, Polri menegaskan subsidi yang dimaksud adalah subsidi pupuk, alsintan (alat mesin pertanian), benih, dan lain-lain yang digunakan oleh petani untuk menghasilkan beras yang berasal dari varietas IR64 atau yang setara atau impari dan ciherang. Varietas padi IR64, Ciherang, dan Impari merupakan varietas yang sekelas (setara), hanya namanya yang berbeda.

Baca Juga  Ada Mafia Tambang, Mafia Migas, Mafia Gula, Mafia Beras, dan Mafia Garam

 

Artinya tak ada beras untuk masyarakat miskin dalam kasus ini, yang telah dipertegas oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa beras oplosan itu bukan beras untuk rakyat sejahtera (rastra). “Saya sudah tanya ke direksi Bulog, itu bukan rastra,” kata Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Dalam penjelasan Polri, beras jenis premium maupun medium sebenarnya berasal dari ciherang dan impari, yang sekelas dengan IR64 yang kandungan karbohidratnya tidak akan berubah setelah dilakukan proses pemolesan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga pernah menegaskan bahwa kasus ini terkait pemolesan beras, dibarengi dengan penetapan harga yang tak sesuai.
Hasil gambar untuk foto-foto penggerebekan gudang PT IBU
Ketua Tim Satgas Mafia Pangan Polti Irjen Pol Setyo Wasisto saat penggerebakan gudang beras milik PT IBU, Kamis (20/7) pekan lalu.
 Menurut Polri, beras tersebut dibeli oleh PT IBU dengan harga Rp7.000, selanjutnya dipoles kemudian dijual dengan harga Rp20.400 atau 200% dari harga pembelian. Dalam konteks ini, Polri berpegang pada harga eceran tertinggi beras dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) telah berlaku sejak 5 Mei 2017 yaitu Rp9.500 yang asalnya beras medium.

Polri menegaskan yang dipersoalkan dalam kasus ini bukanlah persoalan beras medium atau beras premium, tetapi keuntungan sangat besar yang diambil dari beras subsidi yang dilakukan oleh PT IBU.Harga yang tinggi dan dianggap tidak wajar, sehingga membuat Polri menganggap negara dirugikan, dalam konteks karena produsen maupun konsumen merupakan masyarakat umum, sehingga bisa berdampak pada inflasi.

 

Jenderal Tito sebelumnya menjelaskan pula, subsidi pemerintah ke bahan-bahan pokok seperti beras sekitar Rp448 triliun, hampir sepertiga APBN. “Jika sampai sembako seperti beras yang disubsidi hingga ratusan triliun dipermainkan seperti ini, bukan hanya merugikan masyarakat sebenarnya, juga pemerintah,” terang Tito.

 

Polri juga menegaskan soal informasi terkait keuntungan ratusan triliun rupiah, adalah keuntungan yang dinikmati oleh seluruh pedagang perantara untuk sembilan bahan pokok, bukan keuntungan PT IBU saja dalam bisnis beras. “Kejahatan pangan, apa pun bentuknya harus dibongkar dan dihentikan,” tegas Jenderal Tito.

Baca Juga  Kapolri Ungkap Politik Juga Ada di Tubuh Kepolisian saat di DPR