SHARE

Sidang pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani kembali di gelar di Gedung Dinas Perpustakaan serta Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (11/7/2017) dengan agenda dengarkan putusan sela majelis hakim.

Majelis hakim dalam sidang hari ini mengambil keputusan untuk menampik 9 nota keberatan (eksepsi) pihak terdakwa Buni Yani yang diserahkan 20 Juni 2017 kemarin.

” Eksepsi terdakwa tidak bisa di terima. Jadi majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk meneruskan persidangan, ” tutur Ketua Majelis Hakim M Saptono, Selasa (11/7/2017) pagi.

Disamping itu, Aldwin Rahadian, kuasa hukum Buni Yani mengakui keberatan pada putusan sela majelis hakim dalam persidangan itu.

” Sebenarnya kita begitu keberatan. Kita uji kelak di pokok perkara, ” ucap Aldwin.

Walau keberatan, Aldwin menyebutkan, clientnya terima ketentuan sela itu serta semua keberatan-keberatan pada putusan sela majelis hakim juga akan disusun serta diakumulasikan.

” (Keberatan) juga akan kita berikan di nota pembelaan akhir di pledoi. Jadi tidak apa-apa, kita menguji bila hakim dengan formil menilainya tak ada masalah namun tetaplah kita ada banyak hal keberatan, ” katanya.

Dikabarkan terlebih dulu, pada sidang 20 Juni 2017, Buni Yani lewat tim kuasa hukumnya memajukan eksepsi atau nota keberatan. ” Lebih kurang ada 9 point yang kami berikan di persidangan, ” kata Aldwin Rahadian.

Eksepsi pertama, mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bandung. ” Point ini lebih pada siapa yang berwenang memastikan tempat Buni Yani diadili, ” katanya.

Ke-2, eksepsi pemakaian pasal 28 ayat 2 UU No 11 Th. 2008 mengenai Info serta Transaksi Elektronik seperti yang sudah dirubah dengan UU No 11 Th. 2016 mengenai ITE.

” Surat dakwaan ke-2 yang tidak mematuhi azas legalitas atau reproaktif yang ada dalam pasal 1 ayat 1 kitab UU Hukum Pidana, ” ucapnya.

Ke-3, sambung Aldwin, eksepsi mengenai perbuatan terdakwa Buni Yani yang tunggal namun diaplikasikan dua pasal yang berlainan unsurnya. Hal tersebut ada dalam dakwaan ke satu serta pasal dakwaan jaksa penuntut umum.

” Eksepsi ke-4 mengenai uraian perbuatan terdakwa yg tidak terang yang ada dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum, ” ungkap Aldwin.

Eksepsi ke-5, lanjut dia, mengenai pengaturan surat dakwaan yg tidak berdasar pada ketetapan UU No 8 Th. 1981 mengenai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

” Karna mendakwakan pasal yg tidak sempat didugakan pada terdakwa serta tidak sempat ada dalam berkas perkara jadi dakwaan yang keluar mendadak, ” jelasnya.

Ke-6, kuasa hukum Buni Yani memajukan eksepsi mengenai ketidaksesuaian pada uraian perbuatan dalam surat dakwaan ke-2 dengan pasal yang didakwakan.

” Ke-7 eksepsi mengenai pelanggaran hukum yang terkait dengan penerbitan SPDP. Jadi SPDP diterbitkan 2 x pada dua kejaksaaan berlainan yaitu Kejati DKI serta Jawa Barat serta SPDP diterbitkan bukanlah dimuka penyidikan namun diakhir, ” akunya.

Ke-8, eksepsi mengenai hasil penyidikan yg tidak sah karna tidak mematuhi 138 ayat 2 KUHAP jo pasal 12 ayat 5 ketentuan kejaksaan mengenai SOP perlakuan tindak pidana umum.

Point keberatan paling akhir dari pihak Buni Yani yaitu berkaitan dengan putusan hukum yang telah diputuskan pada Basuki Tjahja Purnama.

” Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang telah berkekuatan hukum tetaplah dengan kata lain inkrah. Kami mengharapkan majelis hakim terhormat mengabulkan apa sebagai nota keberatan kami karna kita mengharapkan surat dakwaaan JPU batal untuk hukum serta menghapus perkara mengenai Buni Yani, ” tandasnya.