SHARE

JAKARTA –Pemerintah sudah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII mengenai kebijakan satu peta atau one map policy pada akhir 2015. Hari ini, Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Darmin Nasution lakukan rapat koordinasi untuk mengulas beberapa langkah mekanisme intregrasi serta sinkronisasi implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan.

“Pada rapat koordinasi hari ini juga akan mengulas tiga topik sebagai prioritas kebijakan ini yakni batas kabupaten/kota, lokasi rimba, serta RTRW, ” kata Menko Darmin waktu buka Rapat Koordinasi Kajian Kebijakan Satu Peta, di Jakarta, Selasa (11/7).

Pemerintah sudah cukup lama mengambil keputusan sebagian beberapa langkah percepatan proses program kebijakan satu peta. Beberapa langkah itu diantaranya yaitu dengan gabungan Data Info Geospasial Tematik (IGT) dari Kementerian/Instansi yang lalu diintegrasikan dengan Info Geospasial Basic (IGD).

Dalam rapat koordinasi ini, Darmin pernah menyinggung tentang implementasi kebijakan satu peta di Kalimantan. Berdasar pada dari Tubuh Info Geospasial (BIG), dari keseluruhan 79 peta tematik di Kalimantan, 71 peta tematik telah terkumpul serta 8 peta tematik belum juga ada.

”Dari 71 peta tematik yang terkumpul, 63 peta tematik sudah usai integrasi, 6 peta tematik dalam perbaikan K/L serta 2 peta tematik tengah diverifikasi, ” tutur Kepala Tubuh Info Geospasial Hasanuddin Z. Abidin.

Kebijakan satu peta itu sudah mempunyai payung hukumnya, yaitu Ketentuan Presiden Nomor 9 Th. 2016. Melaui kebijakan satu peta, diinginkan juga akan mempermudah penyelesaian perseteruan yang muncul karena tumpang tindih pemakaian tempat, intinya pada daerah dengan tempat yang begitu luas seperti di Kalimantan.

Tubuh Info Geospasial juga sudah mempersiapkan beberapa langkah penyelesaian problem tumpang tindih yakni pertama, identifikasi serta penyelesaian tumpang tindih peta batas, lokasi rimba serta Ketentuan Daerah RTRW serta ke-2, indentifikasi serta penyelesaian tumpang tindih peta RTRW dengan peta batas.

Baca Juga  Ekonomi

Menteri Agraria serta Tata Ruangan/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memberikan, baiknya di buat ketentuan tentang siapapun yang memiliki hak untuk terhubung data-data kebijakan satu peta. Dan, memerlukan ketentuan Penerimaan Negara Bukanlah Pajak (PNBP) yang juga akan jadi potensi untuk pemasukan negara.

”Kita butuh sediakan system tracking untuk lihat siapapun yang sudah terhubung data-data kebijakan satu peta. Kita butuh batasi, jangan pernah kebanyakan orang dapat terhubung data itu, ” tegas Sofyan.

Diakhir rapat, Darmin mengingatkan kembali kebijakan satu peta ini perlu serta begitu diperlukan untuk menjadikan satu semua formasi peta yang di produksi oleh beragam bidang. Untuk melindungi kerahasian data, butuh di buat ketentuan siapapun yang memiliki hak terhubung data itu, bukan sekedar di BIG namun juga di kementerian-kementerian yang bisa terhubung data ini.