SHARE
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH

Kejaksaan Agung tetap ngotot untuk menjerat Setya Novanto. Institusi yudikasi yang dipimpin oleh H.M.Prasetyo ini sudah mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar diizinkan untuk memeriksa mantan Ketua DPR yang kini menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu, dalam waktu dekat.

Kejagung menduga ada permufakatan jahat saat Setya Novanto dan pengusaha migas Riza Chalid menemui bos PT Freeport Indonesa Maroef Sjamsoeddin pada 8 Juni 2015 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Maroef Sjamsoeddin melakukan perekaman yang tidak diketahui oleh lawan bicaranya, Setya Novanto dan Riza Chalid.

Bukti dari rekaman illegal tersebut yang kini diajukan sebagai alat bukti oleh Kejaksaan Agung untuk menjerat Setya Novanto dengan tuduhan permufakatan jahat. Beberapa orang telah diminta keterangan oleh Kejagung terkait perkara itu. Di antaranya Maroef Sjamsoeddin, Menteri ESDM Sudirman Said, Deputi Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo, dan seorang staf pribadi Setya Novanto.

Sehubungan dengan bukti yang digunakan Kejaksaan Agung tersebut, para pakar hukum pidana menyampaikan pendapatnya. Diantaranya, Dr. Syaiful Bakhri SH, MH, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

Menurut Syaiful Bakhri, frasa “alat bukti yang sah” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengandung dua arti penting. Pertama tentu terkait jenis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan kedua adalah menyangkut perolehan alat bukti tersebut.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

“Keterangan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP,” ujar Syaiful Bakhri. Namun kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa juga memiliki keterkaitan erat dengan cara perolehannya. Apakah keterangan tersebut diberikan secara sukarela atau dengan tipu daya? Atau dengan penyiksaan?

Apabila ternyata keterangan terdakwa diperoleh dari paksaan bagaimanakah kekuatan pembuktiannya? Tentunya  dari gambaran singkat ini menimbulkan pertanyaan terkait keterkaitan antara alat bukti dan cara perolehannya, hal ini tentu salah satunya dikarenakan adanya keterkaitan antara dua hal tersebut dengan nilai pembuktiannya.

Menurut Syaiful Bakhri bahwa alat bukti yang sah itu terkait dengan perolehan alat bukti dan bentuk hubungan hukum yang melahirkan kewenangan untuk memperoleh alat bukti tersebut. Hal ini juga menyangkut serangkaian tindakan untuk dapat diperolehnya bukti tersebut.

Satu hal yang penting dan harus diingat dalam kasus Setya Novanto, menurut Syaiful Bakhri, bahwa perekaman yang diambil jelas dilakukan tanpa hubungan hukum yang jelas. “Perekaman tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia,” ungkap Syaiful Bakhri.

Lebih lanjut Syaiful Bakhri juga menjelaskan, bahwa perekaman yang diambil dikarenakan tanpa adanya hubungan hukum  dan / atau dasar kewenangan untuk melakukan tindakan demikian itu justru akan berpotensi melawan hukum, dikarenakan dimungkinkan adanya kekeliruan persepsi antara objek yang kemudian direkam dengan keadaan dimana rekaman itu diambil.

Dapat disimpulkan, dalam kasus Setya Novanto ini jelas, sekali bahwa alat bukti yang digunakan sangat tidak sah. Hal ini dikarenakan, bahwa alat bukti tersebut yakni rekaman yang dilakukan oleh Maroef Sjamsoeddin telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah atau illegal. Merekam pembicaraan seseorang tanpa sepengetahuan dari orang yang direkam adalah sebuah perbuatan melanggar hukum.