SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pasti tidak akan bekerja sendirian dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama yang termasuk dalam kategori mega korupsi.

Tak terkecuali juga untuk kasus-kasus megakorupsi yang sudah diistilahkan sebagai fosil, dan mati suri, seperti kasus BLBI, Bank Century dan Hambalang.

“Saya senang KPK membuka kembali kasus BLBI. Tentunya kita bersyukur kasus itu diangkat lagi,” ungkap Jaksa Agung HM.Prasetyo, Minggu (30/4).

HM.Prasetyo menjelaskan bahwa jajaran Adhyaksa mendukung penuh upaya KPK yang mengungkap kembali kasus BLBI tersebut. “Kami siap membantu KPK, kita akan berkoordinasi terus,” tegas HM.Prasetyo.

Jaksa Agung bersyukur KPK menemukan ketidakberesan dalam pelaksanaan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

syafri
Syafruddin Tumenggung saat dilantik sebagai Ketua BPPN pada 23 April 2002, menggantikan I Putu Ary Suta berdasarkan Kepres yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri

Dalam upaya pengungkapan kembali kasus SKL BLBI ini KPK telah menetapkan Syafruddin Tumenggung sebagai tersangka, karena diduga saat menjabat sebagai Kepala BPPN pada 2004, mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin Tumenggung mengusulkan SKL guna disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

syamsu
Sjamsul NursalLitigasi yang dimaksud adalah membawa penyimpangan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan BDNI di bawah kendali Sjamsul Nursalim ke pengadilan. Sedangkan restrukturisasi adalah upaya perbaikan cara kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya.

Hasil restrukturisasinya adalah Rp1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak, sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara.

Kasus SKL BLBI yang berhubungan dengan Sjamsul Nursalim telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Baca Juga  Diperiksa di KPK, Miryam S Haryani Bantah Diancam Untuk Cabut BAP