SHARE

DPRD DKI Jakarta mengadakan 2 x rapat paripurna sekalian dalam rencana mengulas rancangan ketentuan daerah (raperda) mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (20/7/2017).

Ke-2 rapat paripurna itu di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Dalam rapat paripurna pertama pada hari ini, Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta menerangkan mengenai raperda yang mengatur kenaikan tunjangan mereka.

Sesudah Bampeperda memberi keterangan singkat mengenai raperda itu, Triwisaksana bertanya apakah beberapa anggota DPRD menyepakati kajian raperda itu dilanjutkan. Beberapa anggota dewan juga sepakat.

” Sepakat, ” tutur mereka serentak.

Kemudian, Triwisaksana tutup rapat paripurna pertama dengan mengetuk palu sejumlah 3 kali. Triwisaksana lalu kembali mengetuk palu 3 kali untuk buka rapat paripurna ke-2 pada hari ini.

Rapat paripurna ke-2 diisi pandangan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta berkaitan raperda itu.

Selesai rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekalian Ketua Bampeperda Abraham ” Lulung ” Lunggana mengatakan dua rapat paripurna sekalian di gelar pada hari ini untuk percepat kajian serta pengesahan raperda itu jadi perda.

” Iya (untuk percepat) karna kami kan DKI paling lambat ya, ” tutur Lulung.

Sesuai sama Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, perda turunan yang mengatur kenaikan tunjangan itu mesti usai dalam 3 bln. mulai sejak Ketentuan Pemerintah itu diundangkan pada 2 Juni 2017.

Oleh karenanya, perda itu mesti usai maksimum pada 2 September 2017. Tetapi, DPRD DKI Jakarta menempatkan tujuan penyelesaian lebih cepat.

” Jadi 2 September besok itu kami mesti telah usai paling lambat. Namun Insya Allah ya Agustus kami telah usai, ” kata dia.

Menurut Lulung, DPRD di daerah beda di Indonesia telah terlebih dulu mengulas perda kenaikan tunjangan itu. Sesaat DPRD DKI Jakarta ketinggalan karna ada Pilkada DKI Jakarta 2017.

” Jakarta ini paling paling akhir karna aktivitas yang begitu mengagumkan. Tempo hari kami kuras tenaga, Pilkada, ” ucap Lulung.

Raperda mengenai Hak Keuangan serta Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta sesungguhnya tidak masuk dalam prolegda (program legislasi daerah) 2017.

Tetapi, DPRD DKI Jakarta tetaplah menginginkan mengulas raperda itu karna masuk dalam kelompok menekan. Raperda ini keluar karna ada Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017.

Pemerintahan di tiap-tiap daerah di Indonesia dapat mengaplikasikan PP itu, namun mesti membuat turunan perda.