SHARE

JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bagian Kemaritiman bekerjasama dengan Tubuh Pusat Statistik (BPS) dalam membuat satu tanda ekonomi maritim nasional dengan data yang dinilai bisa dipertanggungjawabkan.

” Ekonomi maritim Indonesia ini terbagi dalam sembilan bidang yakni perikanan, ESDM, industri buioteknologi, industri maritim, layanan maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut, serta hankam laut, ” kata Menko Maritim Luhut Pandjaitan dalam kata sambutan Rakornas Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang di gelar di Jakarta, Selasa (11/7).

Menko Maritim menuturkan, ke-9 bidang itu ditetapkan dari UU Nomor 32/2014 mengenai Kelautan serta perhitungan tiap-tiap bidang/subsektor dikerjakan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Indonesia 2015.

Berdasar pada sembilan bidang serta KBLI Indonesia itu, tanda ekonomi maritim Indonesia sekarang ini menjangkau 6, 04 % dari Produksi Domestik Bruto (PDB) 2016 dengan nilai Rp 749 triliun.

Sesaat tenaga kerja Indonesia pada ekonomi maritim menjangkau sekitaran 3, 6 juta orang dengan nilai ekospor ekonomi maritim pada 2016 menjangkau 12, 5 miliar dolar AS.

Terlebih dulu, Kepala Tubuh Penelitian serta SDM Kementerian Kelautan serta Perikanan Zulficar Mochtar menangkis tudingan yang berasumsi kalau perhitungan nilai ganti nelayan yang mengukur tingkat kesejahteraan yaitu tidak benar, karna nilai ganti nelayan bukanlah hasil rekayasa.

Zulficar Mochtar dalam konferensi pers di KKP, Jakarta, Senin (19/6), menyebutkan, nilai ganti nelayan atau NTN adalah hasil perhitungan Tubuh Pusat Statistik (BPS) yang akurat serta berdasar pada metodologi yang sudah ditest kandungan keilmiahannya.

Dalam peluang itu, Deputi Bagian Statistik serta Produksi BPS Adi Lukmasono juga mengingatkan, di BPS ada juga instansi pengawas seperti ada Komunitas Orang-orang Statistik yang terbagi dalam pakar-pakar dari perguruan tinggi nasional.

Adi Lukmasono menyampaikan kalau apabila ada input dari orang-orang yang mempertanyakan berkaitan validitas data statistik nasional, jadi BPS akan di panggil oleh komunitas itu untuk menjawab persoalan itu.

Sedang pengamat bidang kelautan serta perikanan, Abdul Halim mengingatkan, nelayan tradisionil atau kecil yang menyebar di beberapa daerah butuh penambahan akses pada permodalan manfaat meningkatkan bidang perikanan di Tanah Air. ” Tersambungnya hulu hilir bidang perikanan memberi kepastian usaha untuk nelayan, termasuk juga masalah permodalan, ” kata Abdul Halim.

Menurutnya, penambahan akses permodalan juga akan begitu menolong beberapa nelayan dalam meningkatkan usahanya dan tingkatkan kesejahteraan keluarganya.