SHARE

Usaha untuk menambah tunjangan anggota DPRD DKI memanglah adalah amanat Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Anggota serta Pimpinan DPRD.

Anggota DPRD DKI juga akan membuat ketentuan daerah jadi turunan dari PP itu supaya kenaikan tunjangan dapat diaplikasikan.

Saat yang mereka miliki untuk mengesahkan perda itu memanglah sempit, yakni cuma 3 bln. mulai sejak PP keluar pada 2 Juni 2017. Bila tidak, PP itu tidak berlaku di Jakarta.

Memanglah, kenaikan tunjangan itu adalah hak anggota Dewan. Tetapi, bagaimana dengan keharusan mereka? Sudahkah anggota Dewan menggerakkan keharusan mereka dengan baik?

Nyatanya, dari 32 perda yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2017, belumlah ada satu juga perda yang disahkan.

Wakil Ketua Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menyebutkan, DPRD DKI Jakarta mempunyai tujuan realistis untuk mengesahkan 12 ketentuan daerah (perda) sampai akhir 2017.

” Realistis hingga Desember ya 12 (perda) dapat, ” tutur Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Merry mengemukakan, dari 12 raperda itu, 9 salah satunya diusulkan Pemprov DKI Jakarta.

Rinciannya, 2 raperda mengenai kearsipan serta perpustakaan telah dibicarakan DPRD DKI Jakarta serta diserahkan ke Kemendagri, 1 raperda mengenai perindustrian yang tetap dalam kajian di DPRD DKI Jakarta, serta 1 raperda mengenai pengelolaan perusahaan umum daerah air Jakarta dikembalikan ke eksekutif karna banyak pasal penambahan.

Lalu, 4 raperda yang lain baru diserahkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta. ” Yang baru itu baru masuk 2 minggu waktu lalu, Perda Pasar Jaya, Perda Perpasaran, Perda Manajemen serta Pengembangan PD Pasar Jaya, sama Perda Pajak Penerangan Jalan, ” kata Merry.

(Bacalah juga : Lika-liku Usaha Menambah Tunjangan Anggota Dewan yang Terhormat… )

Kemudian, ada 1 raperda yang juga akan diserahkan Pemprov DKI Jakarta diluar prolegda, yaitu raperda mengenai ruangan umum terpadu ramah anak (RPTRA).

Lalu, 3 raperda yang lain diusulkan DPRD DKI Jakarta. Ke-3 raperda itu yaitu raperda mengenai system pendidikan, corporate social responsibility (CSR), serta kenaikan tunjangan DPRD DKI.

Saran Djarot

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melihat positif gagasan kajian rancangan ketentuan daerah (raperda) untuk menambah tunjangan anggota DPRD DKI.

Djarot bahkan juga menginginkan tunjangan anggota Dewan dapat ditata dengan system tunjangan kemampuan daerah (TKD) seperti eksekutif.

” Berarti apa? Anggota Dewan yang rajin memiliki hak memperoleh tunjangan yang semakin besar dibanding mereka yg tidak rajin. Jadi ada TKD atau tunjangan kemampuan dewan, dirumuskanlah agar fair, ” tutur Djarot.

Ia bercerita pengalamannya jadi anggota DPRD Jawa Timur. Djarot menyebutkan, tak ada ketidaksamaan pendapatan pada anggota Dewan yang rajin serta yang malas.

” Saya sempat jadi anggota Dewan lho, mereka yang rajin, sukai terima pengaduan dengan mereka yang beberapa tidak sering masuk itu take home pay-nya sama, ” tutur Djarot.

Walau sebenarnya, beban kerja anggota Dewan yang rajin lebih berat dari pada yang malas ada.

Mengakibatkan, kata Djarot, anggota Dewan yang rajin ikutan malas bekerja karna terasa pendapatannya sama juga dengan yang tidak sering masuk.

” Pada akhirnya ada peristiwa sesuai sama itu, yang rajin jadi bebrapa turut malas karna dipikir sama juga, ” tutur Djarot.

Dengan terdapatnya gagasan menambah tunjangan Dewan lewat perda, Djarot mengharapkan anggota Dewan makin profesional serta tak ada sekali lagi yang ikut serta masalah project fiktif.

” Lewat cara sesuai sama itu hingga kita membuat system demokrasi yang sehat. Serta saya ketahui keinginan PP (Ketentuan Pemerintah) itu ya sesuai sama itu, ” tutur Djarot.