SHARE

SETELAH penggerebekan yang dilakukan oleh Satgas Pangan terhadap salah satu gudang dari PT Indo Beras Unggul (IBU) yang diduga melakukan penipuan dengan menjual beras oplosan, yakni beras kualitas medium yang dijual dengan harga premium, dilakukan beberapa kali penggerebekan susulan di sejumlah daerah terkait dugaan penimbunan beras dan penjualan beras oplosan.

Sehubungan dengan penggerebekan yang dilakukan di gudang PT IBU di kawasan Bekasi, Kamis pekan lalu, diperoleh keterangan bahwa selama ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi sejumlah perusahaan yang menguasai produksi dan distribusi beras di 17 provinsi.

PT Indo Beras Ibu, produsen beras Cap Ayam Jago dan Maknyuss, merupakan salah satu perusahaan yang diawasi sejak lima tahun terakhir. “Ketujuh belas provinsi itu merupakan daerah penghasil beras,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (24/7). Syarkawi Rauf turut dalam penggerebakan di gudang PT IBU, bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Image result for Syarkawi Rauf saat penggerebekan di PT IBU

Menurut keterangan Syarkawi Rauf, dari beberapa daerah yang intensif diawasi oleh KPPU antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan.  Katanya, rata-rata terdapat lima perusahaan besar yang menguasai pengolahan serta distribusi beras di tiap-tiap provinsi. “Ada perusahaan besar yang memiliki cabang di tiap provinsi,” kata Syarkawi.

Kendati demikian, ada juga perusahaan yang bersifat lokal dan hanya ditemukan di satu provinsi.

Menurut Syarkawi, pada dasarnya pemerintah tidak bisa menghalangi praktik penguasaan terhadap komoditas tersebut. Namun pemerintah bisa turun tangan saat penguasaan itu disalahgunakan untuk pengaturan harga pembelian ke petani dan penjualan ke konsumen.

Termasuk saat terjadi gap  harga yang cukup besar antara harga pembelian ke petani dan penjualan kepada konsumen.  “Seperti yang terjadi pada kasus saat ini (PT IBU,)” kata Syarkawi.

Baca Juga  73 Persen Laporan ke KPPU Terkait Tender Pemerintah

Dia menyebut gap harga beras bisa terjadi karena dua hal. Kemungkinan pertama, perusahaan itu memang sengaja mengambil keuntungan yang sangat tinggi. “Bisa juga karena perusahaan itu inefisien,” terangnya.