SHARE

JAKARTA – Panitia Spesial (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pakar Hukum Pidana Profesor Romli Atmasasmita serta Dr Solehudin.

Rapat di gelar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017) jam 14. 30 WIB.
Rapat itu tidak di hadiri Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

Pasalnya, Politikus Golkar itu di check KPK jadi saksi dalam masalah e-KTP.

Rapat Pansus lantas di pimpin oleh Wakil Ketua Pansus Angket KPK Dossy Iskandar Prasetyo didampingi Taufiqulhadi serta Risa Mariska.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi mengakui tidak mempermasalahlan RDPU itu tidak di hadiri Agun Gunandjar Sudarsa.

Pasalnya, pimpinan pansus berbentuk kolektif kolegia hingga rapat bisa ditukar dengan pimpinan yang lain.

” Jadi terserah saja, panggil saja sesuka mereka. Tak ada jalinan dengan pansus, ” kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Taufiqulhadi memohon KPK bisa melakukan tindakan tegas tentang masalah sangkaan korupsi project e-KTP.

Tetapi, ia juga memohon hal itu tidak dihubungkan dengan masalah Panitia Spesial (Pansus) Angket KPK.

” Bila memanglah ada bukti yang memberikan keyakinan, ambillah sikap. Janganlah berniat mengambangkan supaya orang-orang mengait-ngaitkan dengan e-KTP. Jadi tak ada jalinan sekalipun dengan pansus, ” kata Politikus NasDem.

Terlebih dulu, Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agun Gunandjar hari ini, Selasa (11/7/2017) penuhi panggilan penyidik KPK.

Sebelumnya setelah pada Kamis (6/7/2017) lantas, Agun Gunandjar tidak penuhi panggilan karena ada pekerjaan beda.

Waktu itu, Agun Gunandjar pilih memimpin rombongan Pansus Hak Angket KPK‎ untuk bertandang ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat menjumpai beberapa narapidana korupsi.

Baca Juga  Tersangka Baru Kasus BLBI dari Kalangan Pengusaha, Diumumkan Akhir Bulan

” Saya penuhi panggilan KPK. Hari ini saya menginginkan menerangkan banyak hal. Pertama saya harusnya penuhi panggilan pada 4 Juli 2017 waktu lalu tetapi karna pekerjaan DPR sebagai ketua Pansus saya tidak dapat ‎memenuhi panggilan itu serta karenanya saya mengirim surat ke KPK dengan menyertakan jadwal kerja saya sebagai ketua pansus, ” tutur Agun Gunandjar sebelumnya melakukan kontrol.