SHARE

Terjadi perdebatan dalam persidangan praperadilan politisi Hanura Miryam S Haryani versus Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Miryam S Haryani memberikan perlawanan keras kepada lembaga antirasuah yang dianggapnya sudah sewenang-wenang dengan menetapkan status tersangka terhadapnya. Dia meminta hakim tunggal Asiadi Sembiring yang memimpin persidangan praperadilannya membatalkan status tersangkanya.

Miryam S Haryani mendaaftarkan gugatannya pada Jumat (21/4) lalu dengan nomor perkara 47/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL. Gugatan ini dengan klasifikasi perkara “sah atau tidaknya penetapan tersangka”. Ada tiga petitium yang diajukan Miryam dan kuasa hukumnya sebagai pemohon.

Pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas nama pemohon Miryam oleh termohon (KPK). Ketiga, menyatakan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) No. Sprin.Dik-28/01/04/2017 tertanggal 5 April 2017 tidak sah.

asiadijuga

Dalam upayanya menggugat KPK ini Miryam dibantu oleh satu tim kuasa hukum yang terdiri dari beberapa pengacar muda. Argumentasi atau landasan berpikir tim kuasa hukum Miryam, bahwa Miryam adalah tersangka pertama dalam sejarah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberian keterangan palsu dalam persidangan dengan sangkaan Pasal 22 jo Pasal 35 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tim kuasa hukum Miryam berpendapat bahwa penggunaan pasal tersebut tidak tepat untuk mentersangkakan Miryam.

Sebaliknya dengan pendapat KPK.

Menurut mereka, penetapan tersangka dengan pasal-pasal tersebut sudah pernah digunakan KPK atas sejumlah kasus.

KPK juga mengklaim, sidang praperadilan tidak berwenang memeriksa substansi perkara. Permohonan dari kuasa hukum Miryam sudah masuk ke substansi perkara.

Baca Juga  Auditor BPK, KPK Periksa Yudy Ayodya