SHARE

KUTA — Kementerian Komunikasi serta Informatika menyarankan supaya frekwensi 700 MHz bisa dialokasikan untuk jaringan komunikasi radio untuk bencana atau Public Protection Disaster Relief (PPDR) dalam pertemuan organisasi telekomunikasi antarpemerintah lokasi Asia Pasifik ke-2 di Kuta, Bali.

” Kami perjuangkan supaya dapat band (pita) 700 itu digunakan untuk band PPDR, ” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Piranti Pos serta Informatika Ismail sesudah pembukaan pertemuan tersebut di Kuta, Kabupaten Badung, Senin (17/7).

Menurutnya, frekwensi untuk PPDR itu adalah satu diantara saran Indonesia dalam pertemuan ke-2 yang di gelar 17-21 Juli 2017. Pertemuan itu di hadiri beberapa ratus delegasi dari 38 negara anggota Asia Pasific Telecommunity (APT) untuk mengulas sebagian saran yang disiapkan untuk dibawa dalam pertemuan lebih tinggi yaitu Konferensi Dunia Komunikasi Radio (WRC) 2019.

Sekarang ini, frekwensi 700 MHz banyak dihuni saluran tv analog hingga saat saluran itu berpindah ke digital, jadi alokasi untuk frekwensi PPDR begitu sangat mungkin. Frekwensi 700 MHz sekarang ini banyak diambil operator seluler di Indonesia untuk tempat jaringan LTE atau Long Term Evolution, jaringan 4G yang diklaim standard baru untuk tingkatkan kemampuan serta kecepatan jaringan sekarang ini.

Frekwensi PPDR itu begitu diperlukan mengingat Indonesia adalah negara yang riskan pada bencana hingga memerlukan komunikasi yang intensif serta perlakuan yang cepat.

Dalam pertemuan yang mendiskusikan persiapan-persiapan untuk di sampaikan dalam konferensi tingkat dunia itu, lanjut Ismail, pada umumnya mengulas enam agenda besar salah satunya spektrum frekwensi radio, pita lebar hari esok yaitu 5G sampai menyangkut gosip satelit orbit geostasioner (GSO) serta nonGSO.

APT adalah organisasi telekomunikasi antarpemerintah yang menaungi 38 negara di lokasi Asia Pasifik, beroperasi di sektor layanan service telekomunikasi, pembuatan piranti komunikasi serta riset serta pengembangan komunikasi, info serta inovasi tehnologi.

Diluar itu juga menaungi empat anggota asosiasi serta 131 anggota afilisasi yang disebut instansi atau operator telekomunikasi negara anggota.