SHARE

JAKARTA –Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menilainya, terdapat banyak anomali serta paradoks pada RAPBN-P 2017. Menurutnya, tujuan perkembangan ekonomi naik dari 5, 1 % jadi 5, 2 %. Namun, pemerintah memotong penerimaan pajak seberas Rp 50 triliun.

”Seharusnya, dengan perkembangan ekonomi yang naik, berlangsung stimulasi ekonomi. Pemerintah miliki argumen kalau 16 % waktu di APBN normal itu sangat tinggi untuk perkembangan pajak, ” kata Misbakhun, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Pemangkasan tujuan itu karna realisasi di semester I 2017 hanya 12, 64 %. Tetapi, Misbakhun menyebutkan pemotongan hingga 4 % begitu tinggi. Dengan marginal utilities dengan perkembangan 0, 1 % dengan penurunan pajak 4 % ini yaitu anomali.

Anomali yang ke-2, lanjut dia, pemerintah menaikan defisit. Sesaat penerimaan pajak di turunkan karna ada bantalan utang. Ia mencontohkan, dengan defisit 2, 9 %, hal semacam ini seperti kran air. Bila pemerintah takut defisit naik, krannya dikecilkan agar ekspansi berbelanja pemerintah tidak sejumlah yang diprediksikan.

”Tapi ini kan agak beresiko, semua agak kontradiktif kebijakan yang di ambil ini bila ada market yang membaca detil, jadi juga akan ada kesangsian pada kwalitas APBN, ” ucap Misbakhun.

Namun, dia menjelaskan, sesungguhnya pemerintah menginginkan membuat keyakinan diri ekonomi juga akan tumbuh, hingga menyebabkan tanda yang bagus untuk pasar. Oleh karenanya, ia memohon pemerintah membedah lebih dalam serta detil.

”Apa saja yang alami kontraksi perkembangan. Sebab, bila swasta tidak bergerak, juga akan begitu beresiko pada penerimaan pajak, ” katanya.