SHARE
Gamawan fauzi, mantan Mendagri, masih bisa bebas meski namanya disebutkan pertama penerima dana aliran korupsi e-KTP. Bagaimana ini KPK?

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera menetapkan tersangka terhadap nama-nama besar yang dalam dakwaan disebut menerima aliran dana kurupsi KTP-el. Hal ini dinilai penting agar  KPK bisa terhindar dari tuduhan ditunggangi kekuatan politik tertentu.

“Agar tidak dituduh dan ditafsirkan sebagai langkah politis dan ditunggangi kekuatan politik, serta belum memasuki tahun-tahun yang penuh agenda politik, maka sewajarnya KPK menetapkan dan memajukan segera pihak pihak yang namanya disebut dalam dakwaan untuk segera ditetapkan sebaga tersangka,” kata Fickar.

Perlu diingat pula, KPK dalam dakwaannya tidak menyebutkan nama Setya Novanto menerima aliran dana e-KTP tersebut. Hanya saja kini publik seperti menghujat Ketua DPR itu. Tentunya hal ini kontra produktif bagi proses hukum dan politik di Indonesia.

Menurut Fickar, nama-nama yang sering disebut-sebut terlibat dalam setiap perkara korupsi, tapi selalu lolos. Menurutnya, dibutuhkan kecepatan dan keseriusan KPK dalam menyelesaikan koripsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. “Terutama nama-nama yang sering disebut dalam setiap perkara korupsi, tetapi selalu lolos bagaikan Belut. Mengingat serangan balik ke KPK mulai dilakukan, karena itu KPK harus gerak cepat,” ucap Fickar.

Fickar mengatakan, disebutnya nama-nama besar tersebut dalam dakwaan bukan tanpa alasan. Menurutnya, KPK pasti mempunyai dua alat bukti atau minimal keterangan saksi-saksi yang mengaitkan nama-nama tenar itu.

“Dengan disebutnya nama-nama besar dalam dakwaan KTP-el, itu berarti KPK mempunyai bukti, minimal keterangan saksi-saksi yang mengaitkan nama-nama tersebut dengan tindak pidana korupsi yang terjadi,” kata Fickar.

Sidang perdana kasus mega-korupsi KTP elektronik digelar sejak Kamis (9/3) dengan agenda pembacaan dakwaan. Pada persidangan, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Baca Juga  Hak Angket Kasus E-KTP Perlu Dukungan Jokowi

Dalam dakwaan, disebutkan juga nama-nama besar di dunia perpolitikan Indonesia yang disebut-sebut ikut mencicipi uang haram tersebut. Nama-nama itu adalah Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Ganjar Pranowo, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, dan lain sebagainya.

Penerima Aliran Dana e-KTP

  1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta
  2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta
  3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta
  4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dollar AS
  5. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta
  6. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dollar AS
  7. Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta dollar AS
  8. Olly Dondokambey sejumlah 1,2 juta dollar AS
  9. Tamsil Lindrung sejumlah 700.000 dollar AS
  10. Mirwan Amir sejumlah 1,2 juta dollar AS
  11. Arief Wibowo sejumlah 108.000 dollar AS
  12. Chaeruman Harahap sejumlah 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar
  13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dollar AS
  14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah 1,047 juta dollar AS
  15. Mustoko Weni sejumlah 408.000 dollar AS
  16. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolla AS
  17. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dollar AS
  18. Teguh Djuwarno sejumlah 167.000 dollar AS
  19. Miryam S. Haryani sejumlah 23.000 dollar AS
  20. Rindoko, NU’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing 37.000 dolla AS
  21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS
  22. Yasona Laoly sejumlah 84.000 dollar AS
  23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah 400.000 dollar AS
  24. M Jafar Hapsah sejumlah 100.000 doar AS
  25. Ade Komarudin sejumlah 100.000 doar AS
  26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar
  27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar
  28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar
  29. Johanes Marliem sejumlah 14.880.000 dollar AS dan Rp 25.242.546.892
  30. Sebanyak 37 anggota Komisi II yang seluruhnya berjumlah 556.000 dollar AS. Masing-masing mendapat uang berkisar antara 13.000 hingga 18.000 dollar AS
  31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy IskandarTedjasusila Als Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260
  33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102
  34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022
  35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122
  36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163.862
  37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362
  38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127.320.213.798,36.(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Baca Juga  Ini Cara KPK Salahkan Pihak Lain dalam kasus e-KTP