SHARE
Rapat Dengar Pendapat KPK dan Komisi III DPR RI.

KPK seperti kebakaran jenggot saat Komisi III DPr RI mengusulkan hak angket untuk menyelidiki kinerja komisi antirasuah tersebut. Pekan ini hak angket itu sudah masuk finalisasi. Jika rapat paripurna DPR menyetujui hak angket tersebut, maka komisi yang bermarkas di Kuningan, Jakarta itu harus dibedah.

Sebagai lembaga yang berish dan bebas dari segala tindak korupsi, seharusnya KPK tidak takut akan hak angket tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. KPK sangat ketakutan. Apalagi jika temuan dari BPK tentang   tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Th 2015/2016 yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR.

Dalam laporan tersebut tercatat ada tujuh indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK. Salah satunya tentang gaji pegawai dan uang dinas. Hal ini membuktikan jika KPK sendiri tidak bersih. Justru sebaliknya, komisi anti korupsi itu sudah menjadi salah satu sarang korupsi.

Guna menangkis sejumlah opini dari DPR RI, khususnya Komisi III yang mengendus adanya korupsi di KPK, maka lembaga antirasuah beralasan bahwa DPR mengintervensi kasus e-KTP yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bahwa KPK tidak akan membuka BAP Miryam S Haryani, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian anggota Komisi III DPR tersebut. Karena, lanjut dia, proses penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP maupun kasus pemberian keterangan tidak benar terkait sidang korupsi itu yang menjerat Miryam masih dilakukan.

Padahal sudah jelas, dari lima pokok pikiran yang diajukan oleh KPK, hanya satu masalah saja yang menyngakut kasus e-KTP. Toh jika kasus itu tak dibuka, KPK tetap tak bisa menghindar dari empat pokok pikiran yang menyebabkan Komisi III mengajukan hak angket.