SHARE
Aneh, Febri Diansyah anggap Densus Tipikor mengancam eksistensi KPK.

KPK (komisi Pemberantasan Korupsi), kini benar-benar kepepet. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya, komisi antirasuah itu mesti membuka salah satu senjatanya dalam kasus e-KTP, yakni rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Hanura.

Dalam sidang praperadilan yang digelar pekan ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, mau tak mau KPK harus membuka rekaman itu. Padahal bukti rekaman ini, adalah salah satu alat bukti yang tidak mau mereka ungkap di hadapan Komisi III DPR RI pekan lalu.

Untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan KPK tim kuasa hukum Miryam sudah membawa bukti soal penolakan majelis hakim dalam sidang e-KTP yang menetapkan Miryam sebagai pemberi keterangan palsu dan saksi ahli soal kewenangan KPK dalam menangani kasus Kesaksian palsu.

Kubu Miryam sudah menunjukkan alat bukti dan menghadirkan dua ahli. Alat bukti yang dimaksud adalah surat serta cuplikan video yang menyatakan hakim Tipikor menolak permintaan jaksa KPK untuk menetapkan Miryam menjadi tersangka pemberian keterangan palsu.

“Kami mengajukan alat-alat bukti, yang meliputi bukti-bukti tertulis, bukti surat yang dimaksud bukti surat itu adalah seluruh bukti tertulis dan juga ahli, kami juga hadirkan dua orang ahli yang fokus nya menjawab mengenai argumentasi termohon dan kita sekaligus membuktikan bahwa dalil-dalil kami yang lebih tepat” ujar salah seorang anggota tim kuasa hukum Miryam, Mita Mulia.

Sedangkan untuk sidang Kamis (18/5/2017), giliran tim hukum KPK akan menunjukkan bukti pemeriksaan Miryam. Dalam salah satu pemeriksaan Miryam mengaku kepada rekan-rekannya, jika ada penyidik KPK yang ingin memukulnya saat pemeriksaan, bahkan sempat mengancam nyawanya. Tindakan penyidik KPK inilah yang kini tengah diusut dalam hak angket dan pansus KPK yang tengah dibentuk oleh DPR RI.

Baca Juga  Ini Balas Dendam KPK Atas Rencana Revisi UU KPK: Cekal Setya Novanto

Tim biro hukum KPK harus bisa memperlihatkan transkrip, video, dan suara saat Miryam menjalani pemeriksaan, dimana terjadi adanya pemberian keterangan palsu. Bukti pemeriksaan Miryam ini juga yang membuat heboh DPR hingga muncul wacana hak angket untuk KPK.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Miryam telah menyampaikan isi gugatannya yang pada pokoknya meminta status tersangka Miryam dinyatakan tidak sah. Politisi Partai Hanura ini mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (21/4). Miryam menggugat karena KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar dalam sidang dugaan korupsi proyek e-KTP 23 Maret 2017.