SHARE
Beberapa politisi Senayan yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri sudah melapor ke kepolisian dan balik mengadukan orang yang menuduhnya menerima aliran dana pengadaan e-KTP tersebut.
Memang sejauh ini baru Marzuki Alie dan Melchias Marcus Mekeng yang melawan dan menyerang balik, namun tidak tertutup kemungkinan yang lain sedang berancang-ancang
 
Bagaimana sikap KPK sendiri?
Menghadapi ‘ancaman’ hak angket dan revisi Undang-Undang KPK saja mereka tidak gentar, apalagi sekadar serangan melalui mengadu ke Bareskrim Mabes Polri.
 
“Terkait dengan pelaporan-pelaporan pihak lain tersebut, saya kira kepolisan bisa menyikapi semua sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan tentunya lainnya dan kita mengharapkan juga kepada pihak-pihak yang sudah memasuki kasus ini, kita prioritaskan agar kasus ini bisa segera dituntaskan, kemudian agar prosesnya tidak menjadi bias,” kata Febri Diansyah, jubir KPK.

Surat dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP menyebutkan penerimaan uang oleh sejumlah nama, termasuk para anggota DPR. Merasa tak ikut menikmati uang haram itu, beberapa politikus yang disebut itu pun melapor ke polisi.

sek

Febri menjelaskan mengenai adanya koordinasi KPK dengan kepolisian. Menurutnya, apabila ada pihak-pihak yang dilaporkan di luar kasus korupsi, yang didahulukan adalah proses penanganan di ranah korupsi.
“Kami sudah membaca tanggapan dari pihak kepolisian juga bahwa sejak lama sudah ada koordinasi jika ada saksi-saksi atau pihak-pihak dilaporkan di luar dari kasus korupsi yang berjalan, maka yang dituntaskan lebih dulu adalah tindakan hukum dalam kasus korupsi,” ucapnya.
Pelaporan Marzuki Alie atas bantahannya menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri itu, seraya melaporkan balik Irman dan  Sugiharto, dua pejabat di Kemendagri yang sudah dijadikan terdakwa, akan diproses oleh Bareskrim Mabes Polri.
 
“Akan dproses minggu ini juga, ” kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Martinus Sitompul, tanpa menyebutkan kepastian harinya.

yang melawan dan menyerang balik, namun tidak tertutup kemungkinan yang lain sedang berancang-ancangBeberapa politisi Senayan yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri sudah melapor ke kepolisian dan balik mengadukan orang yang menuduhnya menerima aliran dana pengadaan e-KTP tersebut.

 
Bagaimana sikap KPK sendiri?

Febri Diansyah, jubir KPK, belum mau ungkap siapa nama yang kembalikan dana e-KTP.

Febri Diansyah
Menghadapi ‘ancaman’ hak angket dan revisi Undang-Undang KPK saja mereka tidak gentar, apalagi sekadar serangan melalui mengadu ke Bareskrim Mabes Polrri.
 
“Terkait dengan pelaporan-pelaporan pihak lain tersebut, saya kira kepolisan bisa menyikapi semua sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan tentunya lainnya dan kita mengharapkan juga kepada pihak-pihak yang sudah memasuki kasus ini, kita prioritaskan agar kasus ini bisa segera dituntaskan, kemudian agar prosesnya tidak menjadi bias,” kata Febri Diansyah, jubir KPK.

Surat dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP menyebutkan penerimaan uang oleh sejumlah nama, termasuk para anggota DPR. Merasa tak ikut menikmati uang haram itu, beberapa politikus yang disebut itu pun melapor ke polisi.

Baca Juga  KPK Dukung Usulan Parpol Dibiayai Negara, Asal....

pol

Marzuki Alie

Febri menjelaskan mengenai adanya koordinasi KPK dengan kepolisian. Menurutnya, apabila ada pihak-pihak yang dilaporkan di luar kasus korupsi, yang didahulukan adalah proses penanganan di ranah korupsi.
“Kami sudah membaca tanggapan dari pihak kepolisian juga bahwa sejak lama sudah ada koordinasi jika ada saksi-saksi atau pihak-pihak dilaporkan di luar dari kasus korupsi yang berjalan, maka yang dituntaskan lebih dulu adalah tindakan hukum dalam kasus korupsi,” ucapnya.
Melky-Mekeng
Melchias Markus Mekeng
Pelaporan Marzuki Alie atas bantahannya menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri itu, seraya melaporkan balik Irman dan  Sugiharto, dua pejabat di Kemendagri yang sudah dijadikan terdakwa, akan diproses oleh Bareskrim Mabes Polri.
 
“Akan diproses minggu ini juga, ” kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Martinus Sitompul, tanpa menyebutkan kepastian harinya.