SHARE

Tindak lanjut mengenai kasus megakorupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) tetap harus dikedepankan.

Kasus ini jauh lebih besar dari kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP.

Seperti yang pernah dikemukakan pimpinan lembaga antirasuah itu beberapa waktu lalu.

Mereka memastikan bahwa ada yang lebih besar dari kasus e-KTP.

Tentunya adalah kasus SKL BLBI ini.

Mestinya KPK harus lebih fokus untuk meningkatkan penyidikannya pada kasus SKL BLBI ini.

Jangan justru berupaya mencari-cari dukungan atas penerapan hak angket KPK yang sudah disetujui oleh Sidang Paripurna DPR.

Apalagi, hak angket bukan sekadar untuk memenuhi desakan anggota DPR agar KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani.

kapek
Pimpinan KPK saat raker dengan Komisi III DPR yang akhirnya membuahkan hak angket DPR untuk KPK

KPK berusaha mengalihkan persoalan, bahwa hak angket DPR sesungguhnya untuk membuat KPK bisa lebih terbuka dan profesional
Termasuk dalam mengelola keuangan negara yang diberikan kepada mereka.

KPK juga tentunya bukan lembaga yang kebal terhadap kritik dan koreksi.

Sehubungan dengan upaya pengungkapan kasus SKL BLBI, masyarakat saat ini menunggu ketegasan dari para pimpinan KPK untuk menentukan langkah berikutnya.

Apa yang akan dilakukan pimpinan KPK pasca penetapan Syafruddin Tumenggung sebagai tersangka dalam kasus terkait penyelewengan dana SKL BLBI tersebut.

Meski sudah menggantung lebih dari satu dekade, penanganan kasus BLBI ini dengan tahap penetapan tersangka untuk pertama kalinya oleh KPK bagaimanapun dianggap sebagai kemajuan.

Namun, langkah KPK jangan sampai disitu saja.

Masyarakat berhak mengetahui, bagaimana ancang-ancang KPK berikutnya?

mega1
Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Ketua BPPN Suarifuffin Tumenggung dan Gubernur Bank Indonesia, Dorojatun Kuncoro Jakti

Apalagi, penetapan tersangka Syafrudin Tumenggung yang menjabat sebagai ketua BPPN di pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menciptakan spekulasi bahwa Ketua Umum PDIP tersebut mungkin terlibat dalam kasus penyelewengandana BLBI.

Meski dibantah habis-habisan oleh para politisi PDIP, tetapi asusmsi itu sudah melekat kuat di benak masyarakat.

Baca Juga  Inilah Bukti Perpecahan di Tubuh KPK

“Posisi Bu Mega bagaimanapun beliau melaksanakan perintah dari MPR, istilahnya mandataris MPR. Dan tidak langsung menerima manfaat dari BLBI tersebut,” kata Eva Sundari, politisi PDIP.