SHARE

Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK ditujukan kepada dugaan penyelewengan anggaran atau keuangan di lembaga antirasuah itu, sebagaimana hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, akan tetapi panitia khusus (pansus) yang akan dibentuk setelah adanya persetujuan dari Sidang Paripurna DPR pada Jumat (28/4) lalu, sah-sah saja jika nantinya mencecar  KPK terkait dugaan penyelewengan dari anggaran negara yang mereka kelola.

Wajar jika Pansus KPK nantinya mendalami hasil audit BPK terkait adanya tujuh penyelewengan dalam pengelolaan anggaran negara di KPK.

Berkaitan dengan itu pula Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof.Romli Atmasasmita berpendapat, tidak ada yang keliru dengan hak angket DPR terhadap KPK tersebut.

“Hak angket ini kan terkait kepatuhan terhadap undang undang. Itu sangat berhubungan dengan hasil audir BPK terhadap KPK, yakni kepatuhan terhadap undang undang salah satu kinerja keuangan,” papar Prof.Romli Atmasasmita saat dihubungi Nasionalisme.net.

romlik

“Jadi, jelas hak angket ini disampaikan untuk menilai kepatuhan KPK terhadap undang undang itu,” tegas Prof.Romli Atmasasmita.

“Hak angket DPR itu bisa ke semua lembaga pemerintahan. Jadi penggunaan hak angket atas kinerja lembaga baik pemerintahan, kementerian maupun KPK, bisa terus dilanjutkan oleh DPR,” papar pakar hukum kelahiran Cianjur 1 Agustus 1944 yang anggota Tim Perumus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Prof.Romli menjelaskan, hak konstitusional anggota dewan lebih kuat dibandingkan dengan KPK, karena KPK bukan lembaga konstitusi melainkan lembaga yang sengaja dibuat untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan.

“KPK dibuat untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan saat itu, itu yang kesatu. Yang kedua, hak angket DPR itu bisa ke semua lembaga pemerintahan termasuk KPK. Yang KPK lembaga hanya independen menurut undang-undangnya,” terang Prof. Romli Atmasasmita.

Baca Juga  Prof.Romli Atmasasmita Pernah Soroti Kasus E-KTP, Ada yang Ganjil Dalam Surat Dakwaan
kapek1
Raker Komisi III DPR dengan KPK, 19 April lalu

Ditegaskan oleh Prof.Romli Atmasasmita, DPR justru semakin sah dalam menggulirkan angket jika yang disasar adalah adanya tujuh dugaan penyelewengan anggaran di KPK berdasarkan audit BPK. Menurutnya, soal anggaran di luar perdebatan mengenai boleh tidaknya angket kepada lembaga tersebut.

“Hak angket DPR dibentuk karena adanya ketidak-patuhan KPK terhadap undang-undang, yakni adanya penyelewengan anggaran di KPK. Itu yang seharusnya disampaikan sejak awal ke masyarakat, agar tidak ada dugaan bahwa hak angket DPR untuk ditujukan untuk pelemahan KPK, itu yang salah,” tegas Prof. Romli Atmasasmita.

Hak angket DPR terhadap KPK mencuat saat rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK, pada Selasa hingga Rabu dinihari WIB pekan lalu.

Ada lima hal yang mendasari pembentukan hak angket untuk KPK tersebut, yakni:

1. Penyelidikan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Th 2015/2016 yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR, dimana tercatat ada 7 indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.

2. Laporan-laporan yang diterima Komiisi III tentang keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum (BAP, sprindik, surat cekal, dll), yang dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.

3. Laporan tentang terjadinya disharmonisasi antara Pimpinan KPK dengan kelompok penyelidik/ penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yang memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.

4. Dugaan soal siapa yang benar antara keterangan Miryam S Haryani tentang beberapa penyidik KPK terkait anggota DPR atau Komisi III yang menekan Miryam. Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU KPK.

5. Dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang dimuka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.

Baca Juga  Prof Romli Atmasasmita: KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Harus Diawasi Oleh DPR
fahram
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat memimpin Rapat Paripurna DPR untuk persetujuan hak angket KPK, Jumat, 28 April 2017

Sementara itu, tujuh penyelewengan dalam pengelolaan anggaran atau keuangan KPK, sebagaimana diterakan dalam hasil audit BPK, adalah:

1.Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai KPK yang belum direalisasikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp 748, 46 juta.
2. Belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data sebesar Rp 153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai. Tidak sesuai mata anggarannya sebesar Rp 134, 89 juta.
3. Pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 185, 84 juta.
4. Kegiatan perjalanan dinas pada kedeputian penindakan tidak didukung dengan surat perintah minimal sebesar Rp 44,00 juta.
5. Standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian penindakan tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 1.29 miliar.
7. Perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 655.30 juta.