SHARE
Yasonna Laoly, Menkum HAM yang tak pernah disentuh KPK.

Komisi III DPR RI akhirnya sukses menggulirkan hak angket kepada KPK. Mulai Jumat (28/4/2017) akan dimulai dibentuk panitia khusus (pansus) yang bertugas untuk menyelidiki laporan-lopran mencurigakan yang ditujukan kepada komisi antirasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta itu.

Ada banyak kemungkinan yang bisa digulirkan dalam pertanyaan untuk penyelidikan nanti. Salah satunya adalah tentang konflik yang terjadi antara pimpinan KPK dengan para penyidik dan penyelidik KPK.

Selama ini KPK terkesan tebang pilih dalam menetapkan status tersangka atau cekal kepada para saksi yang diajukan dalam persidangan kasus e-KTP yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta.

KPK, selama ini hanya berani menetapkan status cekal kepada Setya Novanto, Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Sementara beberapa saksi lain seperti Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Olly Dondokambey (Gubernur Sulut) bahkan Yasonna Laolly (menkum Ham) tidak dikenai cekal.

Lebih konyol lagi, KPK tidak berani memeriksa Yasonna Laoly. Dua kali kader PDIP itu mangkir dari panggilan untuk pemeriksaan KPK, namun komisi yang dipimpin Agus Rahardjo itu melempem. Mereka seperti kehilangan taji saat bertemu Yasonna.

Padahal, dalam kesaksian banyak pihak menyatakan bahwa Yasonna juga menerima uang sogok dari KPK. Menteri Hukum dan HAM ini berkali-kali menghindar jika akan dikonfrontiir dengan pihak yang memberinya uang yakni, Miryam S. Haryani.

Lain halnya dengan Miryam Haryani, KPK langsung menetapkan politisi Hanura dan anggota Komisi II DPR RI ini sebagai tersangka karena kasus pemberian kesaksian palsu. Lebih runyam lagi, Miryam langsung didaftarkan dalam daftar pencarian orang (DPO) di kepolisian, saatv vtak hadir pada pemeriksaan ketiga di kantor KPK.

Miryam S. Haryani, menerima perlakuan berbeda.
Miryam S. Haryani, menerima perlakuan berbeda.

Miryam, padahal selama pemeriksaan kasus e-KTP tergolong kooperatif. Sementara dalam kasus dugaan kesaksian palsu yang dituduhkan KPK, Miryam tengah mengajukan praperadilan. Toh, KPK tak peduli dengan proses praperadilan yang tengah berjalan tersebut.

Baca Juga  Gerindra tak Ambil Porsi Pimpinan Pansus

Hak Angket

Dalam hak angket kepada KPK, kasus ini harus benar-benar dibuka. Mengapa KPK sangat galak kepada Miryam Namun melempem kepada Yasonna.

Mengapa KPK langsung menjadikan Miryam tersangka dan memasukkan dalam daftar DPO, Sementara untuk Yasonna yang sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK didiamkan begitu saja?

“Mengapa KPK hanya berani pada itu-itu saja? Hari ini KPK sudah bersikap aneh-aneh juga. Menyebut tersangka, tiba-tiba nggak lanjut,” ucap Desmond J. Mahesa, politisi dari Partai Gerindra.

Berbagai inkonsistensi KPK inilah yang seharusnya dibuka dalam pansu KPK nanti. Hal ini dinilai Desmond sangat penting guna meneliti dan menyelidikki apa sebenarnya maksud KPK. Komisi yang seharusnya tidak berpolitik itu, kini nyata-nyata telah melakukan politisasi kasus e-KTP.