SHARE

JAKARTA — Pembuatan alat peraga kampanye serta baliho calon Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang dibebankan pada Komisi Penentuan Umum (KPU) dipandang sama juga membatasi hak demokrasi rakyat. Walau sebenarnya, partisipasi rakyat adalah roh dari penentuan umum.

” Esensi Pilkada, atau Pemilu, itu yaitu manifestasi dari kedaulatan rakyat. Jadi, yang berdemokrasi serta berperan serta itu kan rakyat. Saat rakyat tidak diijinkan memberi instrumen, spanduk, atau baliho untuk calon yang di dukung, bermakna itu menyingkirkan hak mereka, ” tutur Pengamat Politik Muchtar Effendi, Selasa (11/7).

Muchtar mengaku, maksud KPU memberlakukan hal tersebut supaya peserta Pilkada tidak jor-joran, ada keadilan, serta pemerataan instrumen Pilkada. Namun, di beda pihak itu membatasi hak-hak rakyat untuk berperan serta.

” Walau sebenarnya, didalam penentuan itu malah rohnya yaitu partisipasi rakyat. Lalu juga manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, ” kata Muchtar.

Ia menyebutkan, silahkan KPU berikan instrumen sesuai sama prinsip-prinsip mereka. Namun, rakyat juga di beri ruangan untuk berperan serta menyumbang instrumen-instrumen untuk mensupport pasangan calonnya. Jadi, tidak 100 % dibebankan ke KPU.

” Yang perlu kan KPU membuat standarisasi. Contoh, bentuk balihonya begini, begini, tidak bisa begini, kalimatnya ada batas-batasnya. Itu dapat. Namun volume jumlah instrumen itu janganlah dibatasi, ” katanya.

Muchtar memberikan, ia lihat kebijakan itu mempunyai implikasi negatif pada kegairahan atau partisipasi orang-orang dalam sistem kampanye. Ia juga mengatakan, pendidikan politik untuk orang-orang jadi homogen.

” Saksikan sendiri pendidikan politiknya jadi homogen. Tidak meriah. Orang-orang jadi tidak terdidik, tidak menggairahkan, ” kata Muchtar.

Baca Juga  Soal Wajib Konsultasi ke DPR, MK Tentukan Nasib KPU