SHARE

Tim kuasa hukum Miryam S Haryani tetap menilai Komisi Pemberantasan Korupsi telah bersikap sewenang-wenang dalam memberikan status tersangka kepada politisi Partai Hanura itu. Menurut tim pengacara Miryam, kasus hukum Miryam S Haryani mestinya masuk ke wilayah pidana umum. Oleh karena itu, mereka mendesak KPK agar tidak melanjutkan proses pemeriksaan terhadap anggota Komisi V DPR tersebut hingga adanya putusan dari sidang praperadilan.

“Apa yang disampaikan kuasa hukum KPK tidak merubah keputusan kami,” demikian disampaikan Aga Khan dari tim kuasa hukum Miryam S Haryani, Selasa (16/5) sore di PN Jaksel.

Anggota kuasa hukum Miryam S Haryani, Paramita Mulia menunjukkan berkas permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana permohonan praperadilan Miryam S Haryani selaku tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik hingga pekan depan karena pihak KPK selaku pihak termohon tidak hadir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz/17.
Patriani Paramita Mulia, anggota tim kuasa hukum Miryam S Haryani

Dia menanggapi eksepsi atau pembelaan yang disampaikan kepala biro hukum KPK, Setiadi, pada persidangan kedua praperadilan Miryam S Haryani vs KPK.

Dalam eksepsinya KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka Miryam S Haryani sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. KPK juga menegaskan kewenangannya untuk mengusut dugaan pemberian kesaksian palsu yang disangkakan pada Miryam. Setiadi juga meminta hakim tunggal Asiadi Sembiring menolak gugatan tim kuasa hukum Miryam S Haryani.

Tim kuasa hukum Miryam S Haryani tidak gentar dengan eksepsi dari Setiadi itu. Namun, mereka baru akan menyampaikan jawaban atas pernyataan KPK tersebut pada persidangan Rabu (16/5) besok. Pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, mereka juga akan membawa bukti-bukti berupa dokumen serta ahli.

“Kami akan mengajukan bukti-bukti surat yaitu seluruh bukti tertulis dan juga dua orang saksi ahli,” kata Aga Khan, dari tim kuasa hukum Miryam S Haryani.

mitajuga2
Aga Khan, kuasa hukum Miryam S Haryani

“Fokusnya akan pada menjawab argumentasi dari termohon dan sekaligus membuktikan dalil-dalil kami lebih tepat,” terang Aga Khan yang didampingi Patriani Paramita Mulia dari tim kuasa hukum lainnya.

Dua orang saksi ahli yang akan dihadirkan merupakan pakar terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta Hukum Acara Pidana.

Baca Juga  Inilah Bukti KPK Bertindak Ceroboh

Akan tetapi, Aga Khan masih merasahasiakan identitas dari dua saksi ahli tersebut.

“Ahlinya, ahli pidana. Terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan juga hukum acara. Karena yang kita bicarakan kali ini pokoknya adalah prosedur, penetapan tersangka yang tidak sesuai hukum acara,” jelasnya.

Miryam S Haryani menggugat KPK atas penetapan status tersangkanya. Penetapan status tersangka tersebut tidak sah. KPK juga harus mencabut kembali surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Miryam. Tim kuasa hukum Miryam meyakini, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut sangkaan Pasal 22 UU Tipikor.