SHARE

Sidang keempat kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri akan dilanjutkan Senin (27/3) besok di PN Tipikor Jakarta. Ini pertama kalinya proses hukum dari kasus penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang digagas Mendagri (kala itu) Gamawan Fauzi dilangsungkan Senin dari biasanya digelar Kamis.

Agenda utama dari persidangan keempat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Senin ini adalah mengklarifikasi pernyataan dari mantan anggota Komisi II DFPR RII Miryam S.Haryani yang dalam tiga kali pemeriksaan di KPK  mengalami ancaman serius dari tiga penyidik KPK.

Tiga penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan, Damanik dan MI.Santoso.

cabutbap

Miryam S.Haryani saat mencabut BAP, Kamis (23/3)

Pada tiga kali pemeriksaan di gedung KPK, kawasan Kuningan itu, Miryam S.Haryani yang politisi dari Fraksi Hanura diintimidasi oleh Novel Baswedan untuk memberikan keterangan yang bertentangan dengan nuraninya.

Miryam S.Haryani dipaksa untuk mengakui bahwa ia termasuk yang menerima dana dari proyek e-KTP Kemendagri pada penggunaan anggaran 2011-2012.

Miryam juga diancam untuk menyebut nama-nama para politisi Senayan yang diduga turut menerima aliran dana dari proyek itu.

“Saya juga diminta mengakui bahwa saya yang memberikan uang kepada beberapa teman yang waktu itu sama-sama di Komisi II, antaranya Taufik Effendi dan Teguh Juwarno,”
kata Miryam dalam persidangan hari Kamis (23/3) lalu.

Menurut Miryam, ia mengiyakan saja apa yang dituduhkan kepada sesama koleganya di Komisi II itu karena ia ingin cepat-cepat keluar dari ruangan pemeriksaan.

baswedan

Novel Baswedan, penyidik KPK yang menebar ancaman

Apalagi, katanya, Novel Baswedan dkk kala itu juga menceritakan tentang pemeriksaan yang mereka lakukan terhadap dua politisi senior di DPR, Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo, di mana keduanya sampai ‘mencret-mencret’.

Baca Juga  Pemuda Muhammadiyah: Dia Tak Sabar Lawan Koruptor, Usai Jenguk Novel

Miryam merasa lega sudah menceritakan apa yang dialaminya dalam pemeriksaan di KPK tersebut kepada majelis hakim sidang kasus e-KTP yang dipimpin oleh Jhon Halasan Butar Butar.

Ia menyatakan seluruh keterangan yang disampaikannya kepada Novel Baswedan dkk dalam pemeriksaan di KPK tidak benar, karena diberikannya dalam situasi tertekan, sehingga otomatis

BAP-nya harus dicabut.

Adanya upaya-upaya penekanan, paksaan dan ancaman dari penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap Miryam S.Haryani tersebut sangat disesalkan oleh masyarakat.

Tak terkecuali Masinton Pasaribu, wakil rakyat di Komisi III (hukum) DPR RI.

Komisi-III-DPR-Masinton-Pasaribu

Masinton Pasaribu

Masinton menyayangkan dilakukannya pemeriksaan bergaya kolonialisme serta ala Hollywood oleh penyidik KPK terhadap Miryam S.Haryani tersebut.

Proses pemeriksaan di KPK, kata Masinton, harus sesuai prosedur, karena sudah ada SOP (standar operation procedure)-nya yang harus dipatuhi.

Tidak boleh ada paksaan, intimidasi atau bahkan ancaman.

Masinton meminta masyarakat untuk lebih mengawasi kinerja para penyidik KPK.

Bak gayung bersambut, imbauan Masinton langsung direspon.

lili

Lili Pintauli Siregar, LPSK bantu Miryam Haryani

Representasi masyarakat yang berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan bantuan kepada Miryam S.Haryani.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar,  mengisyaratkan bahwa perlakuan Novel Baswedan dkk sama sekali tidak dapat dibenarkan. LPSK siap memberikan dukungannya kepada Miryam S.Haryani.