SHARE

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak jeli mengadili perkara regulasi holdingisasi yang tertuang dalam PP Nomor 72 Th. 2016. Menurut pemohon, holdingisasi adalah bentuk riil privatisasi.

Permintaan itu diserahkan oleh KAHMI, Yayasan Re-IDE Indonesia, Ahmad Redi serta Suparji.

” MA tidak dengan jeli lihat kalau saat ada perubahan bentuk satu PT BUMN jadi PT bukanlah BUMN serta kebijakan itu tanpa ada lewat kesepakatan DPR (mekanisme APBN), jadi kebijakan privatisasi. MA tidak jeli memaknai kalau holdingisasi BUMN dalam PP 72/2016 adalah aksi riil privatisasi, ” kata Redi waktu dihubungi, Senin (10/7/2017).

Redi memajukan sebagian alasan hukum. Pertama, berdasar pada UU Keuangan Negara serta Putusan MK No 47/PUU-XI/2013 serta Putusan MK No 62/PUU-XI/2013, dijelaskan proses penyertaan modal negara/pemerintah pada BUMN mesti lewat kesepakatan DPR yang alokasinya terdaftar dalam UU APBN.

Hal semacam ini sesuai sama rencana yuridis kalau kekayaan BUMN adalah keuangan negara hingga semua bentuk pengalihan kekayaan negara di BUMN pada pihak beda termasuk juga pada BUMN mesti memperoleh kesepakatan DPR serta dituangkan dalam UU APBN.

” Kenyataannya, dalam Pasal 2A PP 72/2017 ditata kalau penyertaan modal negara pada BUMN atau pihak beda dikerjakan Pemerintah tanpa ada lewat mekanisme APBN, ” tutur Redi.

Ke-2, dalam Pasal 2A ayat (2) PP 72/2015 ditata ‘bahwa dalam soal kekayaan negara berbentuk saham punya negara BUMN jadikan penyertaan modal negara pada BUMN beda hingga beberapa besar saham dipunyai BUMN beda jadi BUMN itu jadi anak perusahaan BUMN’.

” Hal semacam ini juga akan jadi ladang riil privatisasi BUMN. Umpamanya BUMN A memperoleh PMN ke BUMN hingga BUMN A jadi pemegang saham sebagian besar di BUMN B, dengan PP ini BUMN B juga akan jadi anak perusahaan BUMN A. Jika sisa BUMN B jadi anak perusahaan BUMN A jadi dengan hukum perusahaan sisa BUMN B bukanlah sekali lagi BUMN karna sahamnya bukanlah sekali lagi punya negara, ” tutur Redi.

Baca Juga  PN dan PT di Indonesia dapat Sertifikat Penjamin Mutu dari MA

Oleh karenanya, Redi menyebutkan Putusan MA susah di terima dengan nalar hukum serta juga akan memperkokoh privatisasi BUMN. Bahkan juga menurut Redi, putusan MA jadi pintu masuk swastanisasi BUMN-BUMN di Indonesia dengan modus dipunyai oleh sesama BUMN. Ke depan jika sisa BUMN yg jadi anak perusahaan BUMN juga akan di jual, jadi tidaklah perlu sekali lagi intervensi DPR.

” Putusan MA ini tidak cocok dengan rencana penyelenggaraan keuangan negara yang berpedoman cek and balances sistem sesuai sama peranan budgeting DPR sesuai sama UUD 1945. Putusan MA ini jadi senjata sesudah PP 72/2016 untuk kebijakan privatisasi BUMN yang kapitalistik yang tidak cocok dengan Pancasila serta UUD 1945, ” pungkas Redi.