SHARE

JAKARTA — Bekas Deputi Info, Hukum serta Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Eko Susilo Hadi divonis empat th. tiga bln. penjara, denda Rp200 juta subsider dua bln. kurungan karna terima suap Rp2, 3 miliar.

” Mengadili, menyebutkan terdakwa Eko Susilo Hadi dapat dibuktikan dengan sah serta memberikan keyakinan lakukan tindak pidana korupsi dengan bersama serta berlanjut seperti dakwaan primer, ” kata ketua majelis hakim Yohanes Priana di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/7).

Vonis itu lebih rendah di banding tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memohon supaya Eko divonis 5 th. penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bln. kurungan.

Majelis hakim yang terdiri atas Yohanes Priyana, Ibnu Basuki Widodo, Diah Bagian Basariah, Sofialid serta Sigit Herman Binaji juta tidak mengabulkan keinginan Eko jadi aktor tindak pidana yang bekerja sama juga dengan penegak hukum (juicetice collaborator).

” Keinginan terdakwa jadi ‘justice collaborator’ nyatanya hingga sistem penuntutan tak ada tindak lanjutnya jadi dalam kaitan keinginan itu majelis hakim sudah diperhitungkan selanjutnya hingga keinginan itu tidak bisa di terima, ” kata hakim Sofialdi.

Eko menurut hakim dapat dibuktikan terima 88. 500 dolar AS (Rp1, 2 miliar), 10 ribu euro (Rp141, 3 juta) serta 100 ribu dolar Singapura (Rp980 juta) dengan nilai keseluruhan sekitaran Rp2, 3 miliar dari Direktur PT Merial Esa serta yang memiliki PT PT Melati Technofo Indonesia.

Penerimaan uang yang dikerjakan Eko bermula dari arahan atasannya yaitu Arie Soedewo sebagai Kepala Bakamla yang mengemukakan ada jatah 15 % dari nilai kontrak pengadaan satelit monitoring yang dimenangkan PT Melati Technofo Indonesia serta dari jatah 15 % tereszbut sebesar 7, 5 % juga akan diberi pada pihak Bakamla.

Baca Juga  Hari Ini Terdakwa Plt Sestama Bakamla Divonis Dan Dituntut 5 Tahun Penjara

Penyampaian Arie itu berlangsung pada Oktober 2016 waktu Eko di panggil ke ruang Arie setelah itu Eko menyebut Petinggi Pembuat Prinsip (PPK) yakni Bambang Udoyo untuk menyebut PT Melati Technofo Indonesia sebagai pemenang pengadaan monitoring satelit untuk menghadap.

Pada 9 November 2016, sisi operasional PT Merial Esa sekalian orang keyakinan Fahmi yakni M Adami Okta supaya datang ke kantor Bakamla. Waktu itu Eko bertanya ” fee ” sebesar 7, 5 % dari nilai kontrak karna PT Melati Technofo Indonesia sudah dimenangkan dalam pengadan ” satellite monitoring “, Adami lantas menyebutkan juga akan memberi 2 % lebih dahulu.

Eko memberikan laporan hasil pertemuan itu pada Ari Soedewo lalu Ari Soedewo memberi arahan supaya membagikan pada Kepala Biro Rencana serta Organisasi Nofel Hasan serta Petinggi Pembuat Prinsip (PPK) Bambang Udoyo semasing sebesar Rp1 miliar sedang sebesar Rp2 miliar untuk Eko.

Pada 11 November 2016, Adami kembali berjumpa dengan Eko serta mengingatkan untuk memberi 2 % dari keseluruhan 7, 5 %. Diluar itu Eko memohon uang operasional sebesar 5 ribu dolar AS serta 5 ribu euro, tetapi Adami tawarkan jumlah semakin besar yakni 10 ribu dolar AS serta 10 ribu euro, serta Eko menyepakatinya.

Pada 14 November, Adami datang ke kantor Bakamla untuk menyerahkan uang beberapa 10 ribu dolar AS serta 10 ribu dolar euro tersebut kertas catatan kecil tentang rincian pengeluaran uang jadi sisi 7, 5 % jatah Bakamla, uang itu di terima sendiri oleh Eko.

Setelah itu pada 14-20 November 2016 waktu Eko meninjau pabrik Rohde and Schawarz di Jerman dengan Adami serta Hardy Stefanus yang bekerja jadi marketing/opreasional PT Merial Esa.

Eko mengingatkan ” fee ” untuk Bakamla supaya diserahkan sepulan dari Jerman yakni untuk Eko Rp2 miliar serta untuk Bambang serta Nofel semasing Rp1 miliar.

Baca Juga  Hari Ini Terdakwa Plt Sestama Bakamla Divonis Dan Dituntut 5 Tahun Penjara

Uang lantas diberi pada 14 Desember 2016 oleh Adami serta Hardy di kantor Eko. Pada pertemuan itu Eko terima penyerahan uang dari Muhammad Adami Okta serta Hardy Stefanus sebesar 100 ribu dolar Singapura serta 78. 500 dolar AS dalam amplop cokelat tidak lama, petugas KPK lakukan penangkapan.

” Hingga unsur terima hadiah tercukupi dalam diri terdakwa, ” katanya.

Eko lalu kembalikan uang 10 ribu dolar AS serta 10 ribu euro sedang uang sejumlah 100 ribu dolar Singapura serta 78. 500 dolar AS diambil alih KPK waktu Operasi Tangkap Tangan. Pada putusan itu, Eko Susilo segera terima vonis.

” Hasil konsultasi dengan penasihat hukum serta pendirian saya sendiri, saya terima putusan yang dibacakan, ” kata Eko.

Sedangan jaksa penuntut umum KPK masih tetap lakukan sebagian fikir sepanjang 7 hari. Berkaitan perkara ini, Adami serta Hardy telah divonis 1, 5 th. penjara serta denda Rp100 juta dengan subsider 6 bln. kurungan sedang Fahmi divonis 2 th. serta 8 bln. penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bln. kurungan.