SHARE

MASYARAKAT semakin cerdas untuk memahami dinamika yang terjadi di dunia politik. Termasuk pada kasus yang disebut-sebut melibatkan Setya Novanto, Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Dari interaksi yang terjadi terkait dengan pengembangan kasus megaproyek e-KTP Kemendagri, tak ada keterlibatan yuridis Setya Novanto. Tidak disebutnya nama Setya Novanto dalam vonis kasus e-KTP membuktikan Ketua DPR itu bersih.

Masyarakat sudah mengetahui secara langsung bahwa nama Setya Novanto tidak disebut dalam vonis hakim kepada dua terdakwa kasus Kartu Tanda Penduduk  berbasis elektronik itu, e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis, secara yuridis atau hukum Setya Novanto clear. Setya Novanto 100% clear.

Margarito Kamis menegaskan, berdasarkan vonis hakim yang tidak menyebut nama Setya Novanto, dipastikan Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak terlibat melakukan korupsi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Margarito Kamis tak menyembunyikan keheranannya, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP ini? “Nah, itu dia kan, mereka ]mentersangkakan Novanto pakai pasal apa,” dia mempertanyakan.

Sebagaimana diketahui, vonis hakim untuk Irman dan Sugiharto sebagia dua tersangka e-KTP, menyebutkan,  aliran dana e-KTP hanya mengalir kepada mantan anggota Komisi II DPR, yakni Miryam S Haryani, Ade Komaruddin dan Markus Nari. Setya Novanto sendiri dinilai tidak ikut menerima dana e-KTP seperti yang didakwakan KPK.

Hasil gambar untuk putusan majelis hakim tipikor terhadap irman dan sugiharto
Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta saat mengetuk vonis masing-masing 7 dan 5 tahun untuk Irman dan Sugiharto dalam kasus e-KTP, Kamis (20/7) lalu.

Dalam persidangan yang berlangsung, Kamis (20/7) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar memvonis Irman dan Sugiharto, masing-masing 7 dan 5 tahun penjara.

Baca Juga  Terkait Pencekalan Setya Novanto, Masyarakat Sesalkan KPK, Pimpinan DPR Surati Presiden Jokowi

“Nah, dakwaan KPK itu kan dikesampingkan oleh hakim. Hakim tidak yakin terhadap fakta yang hanya berasal dari surat dakwaan tersangka kasus E-KTP dalam persidangan sebelumnya,” tegas Margarito Kamis.

Margarito Kamis sebelumnya juga menegaskan, Setya Novanto telah menjadi korban dari pembunuhan karakter. Dalam kasus e-KTP, ada upaya untuk terus  menyudutkan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Menurut Margarito Kamis, fakta bahwa hakim tidak menyebutkan nama Setya Novanto sebagai salah satu penerima aliran dana proyek e-KTP, seharusnya menjadi pegangan bahwa dia memang tidak bersalah. Oleh karena itu juga nama Setya Novanto mestinya dipulihkan, status tersangkanya harus dicabut.

Hasil gambar untuk putusan majelis hakim tipikor terhadap irman dan sugiharto
Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Jhon Halasan Butar Butar menyebut Ade Komaruddin, Miryam S Haryani, dan Markus Nari menerima dana dari proyek e-KTP.

“Apa yang terjadi dengan Setya Novanto adalah bahwa dia telah menjadi korban pembunuhan karakter. Itu yang membuat posisinya di DPR dan Golkar terus digoyang. Sekarang terbukti dia tidak bersalah. Keputusan hakim harus dihormati,” tegas Margarito Kamis.

Saat ditanya apakah harus ada pemulihan nama baik Setya Novanto sebagai pejabat negara jika tidak terbukti terlibat dan hanya dicatut, menurut Margarito Kamis hal itu sepenuhnya hak Setya Novanto.

“Sangat bergantung pada Setya Novanto, yang jelas tuduhan itu kan tidak berdasar, faktanya seperti itu, pengakuan saksi seperti itu dan tidak ada fakta lain yang mendukung, maka tuduhan dia yang melakukan kejahatan, itu character assasination. Sulit mengatakan kalau itu tidak fitnah, bagaimana Novanto menyikapinya itu terserah Novanto,” ujarnya.‎

Margarito Kamis juga menyindir KPK yang selalu mengatakan akan membuktikan seseorang terlibat korupsi di pengadilan. “Bolak balik, bolak balik KPK mengatakan, tunggu dalam persidangan, tunggu dalam persidangan, tunggu putusan hakim, faktanya untuk Setya Novanto hakim tidak menyebut. Fakta dalam persidangan itu tidak memperlihatkan keterlibatan pak Setya Novanto,” terangnya.