SHARE

Jakarta – Golkar percaya RUU Pemilu dapat dirampungkan pas saat pada tanggal 20 Juli yang akan datang. Mereka tidak mau usaha keras Pansus RUU Pemilu tidak hasilkan UU Pemilu yang lebih berkwalitas dengan kembali pada UU Pemilu lama.

” Saya masih tetap mempunyai kepercayaan kalau kajian RUU Pemilu ini juga akan usai pada saatnya. Begitu disayangkan bila Pansus yang telah bekerja lebih kurang 6 bln. ini tidak hasilkan UU Pemilu yang lebih berkwalitas, ” tutur Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily waktu dihubungi, Selasa (11/6/2017).

Karenanya, Ace merekomendasikan supaya DPR serta pemerintah seringkali duduk dengan untuk mencari titik temu masalah bebrapa gosip krusial di RUU Pemilu. Hal itu supaya kajian dapat jalan lebih mulus sampai tanggal 20 Juli.

” Tak ada yg tidak bisa dikerjakan lewat musyawarah, ” tuturnya.

Waktu di tanya apakah sikap partainya sepakat atau tidak dengan pilihan kembali pada UU Pemilu lama, Ace tidak ingin menjawab dengan gamblang. Tetapi, dia berujar pada UU Pemilu tidak ditata masalah pemilu serentak.

” Bukanlah sepakat atau tidak sepakat. Masih tetap ada saat untuk mencari titik temu dalam kajian RUU itu, ” tegas anggota Komisi II DPR itu.

” Di RUU yang lama kan sekalipun tidak mengatur mengenai pemilu serentak, ” paparnya.

Dia juga kembali menyatakan prinsip partai perlambang pohon beringin itu tetaplah ada di angka 20 % untuk presidential threshold. Pendekatan dengan partai beda juga selalu dikerjakan. Satu diantaranya sdengan partai pendukung pemerintah supaya tidak turunkan ambang batas pencalonan capres itu.

Terlebih dulu, pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu, satu diantaranya kembali pada UU Pemilu yang lama.

Baca Juga  Fadli Zon Soal Walk Out: Gerindra Siap Gugat UU Pemilu ke MK

” Atau bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama, terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Pemerintah juga terima pilihan putusan pada pengambilan ketentuan tingkat I RUU Pemilu.

” Terima putusan hari Kamis (13/7) karna ada problem krusial dibawa ke paripurna untuk di ambil ketentuan, atau pemerintah kembalikan ada UU lama. Toh, UU lama sama juga tidak ada perubahan, ” sebutnya.