SHARE

JAKARTA — Pengamat hukum pidana dari Kampus Trisakti, Abdul Fickar Hadjar merekomendasikan orang-orang untuk dapat mendorong presiden supaya dapat turun tangan melawan usaha pelemahan pada KPK. Usaha pelemahan yang disebut Fickar yaitu Hak Angket yang dilayangkan beberapa anggota DPR pada KPK.

Menurut Fickar, angket itu punya potensi buian saja melemahkan, namun juga membubarkan KPK. ” Orang-orang mesti mendorong presiden untuk turun tangan melawan pelemahan KPK. Bila tidak, jadi histori juga akan mencatat kalau di waktu pemerintahan Jokowi, KPK dilemahkan serta bisa saja dibubarkan, ” kata Fickar waktu dihubungi Republika, Senin (10/7).

Fickar juga merekomendasikan orang-orang untuk selalu mensupport KPK supaya tidak gentar dalam upayanya merampungkan masalah KTP elektronik (KTP-el). Terlebih, untuk mendorong KPK mengambil keputusan tersangka beberapa anggota DPR yang ikut serta masalah itu, sesudah ada bukti yang kuat. ” Orang-orang mesti mendorong KPk untuk mengambil keputusan jadi tersangka beberapa anggota DPR yang ikut serta masalah KTP-el bila telah ada bukti yang kuat, ” ucap Fickar.

Dikungan dari orang-orang pada KPK butuh diberi karena Pansus Angket KPK di rasa sudah kehilangan arah. Pasalnya, dalam menggerakkan tugas-tugasnya, Pansus itu berkesan tidak menyelidiki masalah kenegaraan, tetapi jadi mencari-cari kekeliruan KPK.

Bahkan juga menurut dia, begitu beralasan bila angket DPR pada KPK dikatakan sebagai sisi dari usaha systematis oknum-oknum di DPR untuk melemahkan KPK. Terutama, kesan yang muncul dari apa yang dikerjakan Pansus Angket KPK itu menurut dia, seperti menginginkan membubarkan KPK. ” Beralasan bila disebutkan kalau angket DPR pada KPK itu adalah sisi dari usaha systematis oknum-oknum DPR untuk melemahkan KPK. Bahkan juga berkemauan membubarkan KPK, ” jelas Fickar.