SHARE

PERTEMUAN antara Presiden 2005-2009 & 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono yang kini memimpin langsung Partai Demokrat, dengan Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra, tak hanya mengundang keingintahuan dari media lokal. Media asing juga turut “memantau’ pertemuan yang digelar Kamis (27/7) malam di Puri Cikeas tersebut. Sejumlah media asing menerjunkan perwakilannya ke Puri Cikeas, berbaur dengan wartawan lokal.

Ketertarikan media asing tentunya tak bisa dilepaskan dari figur atau kedua tokoh yang bertemu. Bagaimanapun juga keduanya adalah tokoh nasional, sama-sama pendiri dan pengendali partai yang tak bisa dibilang kecil. SBY juga pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Sementara itu, media global juga tak asing dengan sosok Prabowo Subianto. Dia adalah putra dari tokoh ekonomi yang namanya amat tenar di masa lalu, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo. Prabowo juga adalah calon presiden 2014-2019.

Ketertarikan media asing tentunya juga patut dikaitkan dengan materi penting yang dibahas pada pertemuan tertutup tadi malam. Dalam pertemuan sekitar satu jam itu patut diduga jika materi utama yang dibahas adalah soal dipersandingkannya Prabowo Subianto dengan Agus Harimurti Yudhoyono, putra tertua SBY, sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Hasil gambar untuk ilustrasi media asing soroti perppu ormas

Tensi politik di Indonesia yang cenderung menghangat memang menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media asing besar. Mereka terus mencermati gonjang-ganjing yang terjadi terkait diberlakukannya Undang-Undang Ormas, yang memberangus ormas anti Pancasila –seperti ditujukan ke HTI-, serta pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu yang oleh sebagian pihak masih dianggap kontroversial.

Ketidaksetujuan atas pemberlakuan Perppu Ormas dan pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu yang masih menimbulkan kecaman dari beberapa partai politik itulah yang kemudian menyulut adanya demo pada Jumat (28/7) ini. Demo 28/7 ini kemungkinan besar melibatkan sejumlah ormas, termasuk ormas islam, kendati Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar umat islam tak ikut-ikutan turun ke jalan.

Baca Juga  Ini Alasan Partai Demokrat Mulai Kebakaran Jenggot terkait Korupsi e-KTP

Yang paling menyita perhatian media asing terutama memang terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Perppu Ormas itu.

Star Tribune mengutip pernyataan aktivis HAM dari Human Rights Watch Andreas Harsono,  menyebut bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak kelompok yang melanggar undang-undang. Namun, membubarkan kelompok tersebut justru tindakan kejam.

Hasil gambar untuk ilustrasi media asing soroti perppu ormas

“Melarang setiap organisasi berdasarkan ideologis adalah tindakan kejam yang merongrong hak kebebasan berserikat dan berekspresi. Padahal rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk membangun ini sejak kediktatoran Suharto,” kata Harsono.

Sementara, The Washington Post menulis bahwa aktivis hak asasi manusia menyatakan bahwa keputusan pemberlakuan Perppu Ormas yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi.  Mereka juga menjelaskan bahwa itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM, meskipun keputusan itu didukung oleh kelompok moderat, Nahdlatul Ulama.

“Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di New York mengutuk langkah tersebut,” tulis The Washington Post. Media utama di AS itu menulis bahwa perppu ormas itu diterbitkan pemerintah untuk menghindari proses pengadilan saat membubarkan Hizbul Thahir Indonesia (HTI).

Mengingat, untuk membubarkan ormas di Indonesia memerlukan waktu yang panjang jika menempuh jalur peradilan.  “Kemungkinan HTI merupakan salah satu sasaran setelah pemerintah mengumumkan pada Mei lalu akan membubarkan kelompok tersebut,” tulis mereka.

Hasil gambar untuk Wiranto tentang perppu ormas

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Perppu itu diberlakukan untuk melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai sebuah negara yang tidak mendiskreditkan kelompok lain. Dari keterangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Wiranto, Perppu Ormas diterbitkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah 344.039 ormas yang terus berkembang.  “Ini bukan tindak kesewenangan wenangan pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga  Polri Wujudkan 101 Pilkada Serentak 2017 Aman dan Gembira Ungkap Jokowi