SHARE

JAKARTA — Komisi IX DPR RI memohon perhatian Presiden Jokowi pada kajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) yang tengah dikerjakan pemerintah dengan DPR RI.

Komisi IX DPR RI memperingatkan supaya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dapat selekasnya penuhi undangan DPR RI untuk meneruskan kajian RUU PPILN itu. Ketidakhadiran Menaker sejumlah tiga kesempatan ini dipandang tidak menghormati instansi negara. ” Butuh ditegaskan, kalau Menaker telah 3x tidak menghadiri undangan raker dengan komisi IX untuk mengulas RUU itu, ” tutur Dede.

Diluar itu, Dede merekomendasikan pemerintah Indonesia serta Malaysia untuk memperbarui kembali MoU mengenai pengiriman tenaga kerja. Menurut Dede, pemerintah Indonesia serta Malaysia sempat di tandatangani MoU pada 2006, serta mesti diperpanjang setiap lima th. sekali. MoU ini telah selesai pada 2011. Hingga sekarang ini, pemerintah Malaysia belum juga bersedia perpanjang MoU.

Komisi IX DPR juga menyinggung razia TKI Ilegal dalam program re-hiring atau e-KAD yang dikerjakan oleh pemerintah Malaysia. Program e-Kad ini dikerjakan nyaris tiap-tiap th. sekali oleh pemerintah Malaysia. Namun, Dede menilainya saat program ini digerakkan pemerintah seperti tidak siap serta kebakaran jengggot.

Tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia begitu besar, pada 600 ribu hingga angka satu juta orang. Saat razia diberlakukan dimana-mana, pemerintah RI seakan tidak dapat melobi pemerintah Malaysia dalam konteks problem pembiayaan. ” Mengakibatkan sekarang ini kita telah mendengar beberapa ratus TKI kita dirazia serta diperlakukan dengan tidak manusiawi, ” kata Dede.

Dede memberikan program ini sesungguhnya tersisa masalah yang berulang serta tidak menangani akar problem. Terdapat banyak ketetapan seperti TKI mesti peroleh izin majikan, peroleh keinginan kerja, serta izin permit, tetapi sebenarnya tidak memberi banyak faedah untuk TKI.

Baca Juga  BPJS Ketenagakerjaan Juga Harus Cepat Tanggap Saat Ekonomi Digital Semakin Maju

Ini lihat makin kompleksnya masalah TKI diluar negeri, termasuk juga razia besar-besar TKI Ilegal di Malaysia satu minggu paling akhir. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Effendi menyebutkan kajian RUU PPILN telah tiba pada step menyamai persepsi di tingkat pemerintah pada sebagian gosip aktual.

Satu diantaranya, berkaitan pembagian kewenangan pada regulator serta operator dalam perlakuan TKI. ” Hingga sekarang ini tempat 8 fraksi di komisi IX DPR yaitu menyatakan pentingnya pembelahan kewenangan serta tanggung jawab yang tegas pada Kemenaker serta BNP2TKI, ” kata Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Selasa (11/7).

Menurut Dede, ke-8 fraksi menyepakati supaya BNP2TKI bertanggungjawab dengan segera pada Presiden, tanpa ada lewat Kemenaker. Sekarang ini tempatnya BNP2TKI bertanggungjawab pada Presiden, namun masih tetap lewat Kemenaker.