SHARE

Selama ini partai politik hidup dari iuran tiap anggotanya sehingga menjadi salah satu alasan mengapa politisi rentan terkena kasus korupsi. Kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri, salah satu contohnya.

Puluhan anggota dewan disebut-sebut terlibat dan beberapa parpolnya pun dituding ikut kecipratan dana haram itu. Itulah yang antara lain menjadikan wacana agar parpol dibiayai oleh negara melalui APBN kini kembali mengemuka.

Ihwal parpol dibiayai oleh negara adalah usulan lama. Sebagian parpol pun mendukungnya. Menariknya, pemerintah juga sebenarnya mendukung. Hal ini disuarakan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumulo dalam berbagai kesempatan.

kumolo1

Mendagri yang juga salah satu tokoh kunci di PDI Perjuangan tersebut sudah cukup lama pula mewacanakan bahwa kelak partai politik bisa dibiayai negara melalui APBN.

Menurut Tjahjo Kumolo, dengan pengalaman Pilkada selama ini memang transparansi jadi sulit dilakukan. Katanya, jika keuangan negara baik, paspol bisa dibiayai dari APBN.

Tjahjo Kumolo kemudian menyebut jumlah satu triliun sebagai sangat normatif untuk diberikan ke parpol. Sekarang hanya ada 10 parpol, jadi kalau dikasih masing-masing Rp 1 triliun, setiap tahunnya negara harus mengeluarkan Rp 10 triliun untuk membiayai parpol.

Wacana itu terus menganggu pikiran Tjahjo Kumolo. Ia cukup yakin, pemberian dana untuk parpol bisa menekan angka korupsi yang selama ini disematkan kepada kepala daerah atau politisi karena adanya tuntutan harus menghidupi partainya.

“Anggaran parpol itu untuk sehari-hari, kaderisasi dan sebagainya akan dibiayai oleh negara. Saya kira ini bisa menekan angka korupsi. Soal audit, kita punya BPK, biar teman-teman di sana yang mengaudit,” Tjahjo Kumolo menjelaskan.

korupsi2

Tak hanya parpol yang dinilai Tjahjo Kumolo harus dibiayai. Para calon kepala daerah yang ikut Pilkada, menurutnya,  juga harus dibiayai oleh negara. Alasannya, untuk menekan money-politic akibat persaingan finansial yang besar di setiap laga Pilkada.

Baca Juga  Andi Narogong Hanya Bahas Atribut Partai dengan Setya Novanto

“Terus terang, ini salah satu yang menjadi pemikiran saya, money-politic. Ada calon yang mampu dan punya punya sekian spanduk, lalu beriklan di televisi. Tetapi, ada juga yang kurang mampu, cuma bisa bikin beberapa spanduk, tak bisa membeli slot waktu di tivi. Karenanya nanti akan diatur, supaya semua calon punya kesempatan dan hak yang sama,” Tjahjo Kumolo menjabarkan.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Johhny G Plate, setuju dengan usulan untuk menambah dana partai politik yang bersumber dari APBN.

“Dalam rangka modernisasi parpol maka kita membutuhkan perbaikan-perbaikan di dalam internal parpol,” seru Johhny G Plate. Salah satu kendala terbesar parpol, katanya, adalah unsur pembiayaannya.

Ia menjelaskan, setiap AD/ART partai politik pasti sudah mengatur tata cara pembiayaan, tapi hal itu sulit karena selalu dikaitkan banyaknya sponsor di luar parpol dan mempengaruhi kebijakan di dalam partai.

plate

“Untuk menghindari itu, dalam rangka meningkatkan kualitas parpol maka salah satu caranya pembiayaan partai politik itu melalui APBN,” jelas Johnny G Plate.

Apabila hal itu dapat dilaksanakan,  Johnny menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan setiap partai, yaitu tata kelola pembiayaan parpol, dan pertanggungjawabannya.

Saat ini, katanya, sudah ada pembiayaan partai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, tapi hal itu sangat terbatas dan tidak cukup agar partai itu bisa mandiri dan modern.

“Saya kira partai NasDem menyambut baik segala perbaikan untuk meningkatkan kualitas parpol dan demokrasi Indonesia,” kata Johnny.

Seorang petinggi Partai Golkar menyatakan, usulan pemberian dana APBN untuk parpol sangat baik, hanya perlu kajian matang mengenai besaran jumlahnya.

firman

“Saya rasa harus ada kajian. Kita tidak bisa berandai-andai mengatakan Rp 1 T cukup dan tidak cukup. Uang Rp 1 T kan bisa dibilang sedikit dan dibilang banyak. Kalau Rp 1 T untuk partai kecil kan kebanyakan. Kalau Rp 1 T untuk partai besar kan sedikit. Nah ini harus ada kajian mendasar dan bagaimana pertanggungjawabannya itu lebih penting. Jadi kalau hanya mengalokasikan saja karena kelemahan di negara kita kan, satu selalu pemerintah bikin kebijakan yang tujuannya baik tapi selalu lemah dalam fungsi kontrol dan pengawasan. Sehingga uang itu kecenderungan banyak diselewengkan,” papar Firman Subagyo, politisi senior Partai Golkar di Komisi IV DPR RI.

Baca Juga  Negara Harus Bantu Pembiayaan Parpol

Sehubungan dengan maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah, sebagaimana juga disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Firman Subagyo menegaskan bahwa memang sulit dilepaskan adanya fakta bahwa korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah adalah untuk mengembalikan investasi yang ditanamkan saat Pilkada.

korupsi1

“Awalnya memang seperti itu. ketika 2004 yang lalu diadakan pemilu secara langsung itu banyak investor yang mau investasi. Tetapi setelah fase kedua investor enggak berani lagi. Karena keterpilihan orang itu kan tidak semata-mata karena popularitas tapi faktor uang yang menentukan juga. Sehingga kadang-kadang orang ini dianggap bagus tapi ternyata malah gak terpilih karena mungkin dia kasih duitnya kecil kepada rakyat. Persoalan yang mendasar sekarang adalah bagaimana mengatasi karakteristik masyarakat yang sudah bergeser dari yang idealis kepada yang pragmatis. Itu susah,” Firman Subagyo menjabarkan.*