SHARE

JAKARTA — Komisi X DPR RI menyetujui pemotongan biaya Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan dalam APBN P 2017 sebesar Rp 1, 882 triliun. DPR memohon Kemendikbud membahas efek pemotongan biaya serta meyakinkan hal itu akan tidak mengganggu program prioritas nasional.

Pemotongan ini diinginkan sudah memerhatikan daya serap per 13 Juli 2017 menjangkau 37, 8 %. Diluar itu, DPR memohon Mendikbud kembalikan tujuan Program Indonesia Pandai (PIP) dari 16, 4 juta siswa jadi 17, 9 juta siswa sebesar Rp 8, 81 triliun jadi Rp 9, 5 triliun di Ditjen Dikdasmen.

Hal tersebut di sampaikan dalam rapat kerja pada Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan Komisi X DPR RI mengulas penghematan dalam APBN P 2017, Kamis (13/7) malam.

” Meskipun ada pemotongan, kami menanggung akan tidak ada pengurangan yang mengganggu program prioritas nasional, baik program prioritas nasional dengan agregat ataupun dengan parsial di Kemendikbud, ” kata Muhadjir Effendy di Gedung DPR RI pada Republika, Kamis (13/7) malam.

Muhadjir menyebutkan pemotongan berlaku rata di semuanya bagian, dari mulai kesekretariatan, dirjen, serta sebagian tubuh dibawah Kemendikbud. Pemotongan juga akan diutamakan pada beberapa hal yang sifatnya koordinatif.

” Umpamanya akan tidak kurangi pertolongan dari Kemendibud untuk afirmasi di bagian pembangunan unit sekolah baru serta ruangan kelas baru, ” kata Mendikbud.

Dalam rapat itu, Komisi X DPR RI juga memohon Kemendikbud untuk lakukan sosialisasi yang lebih masif berkaitan Permendikbud No 17 Th. 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). DPR juga memohon Kemendikbud membahas kembali Permendikbud No 23 Th. 2017 mengenai Lima Hari Sekolah.

Diluar itu, Komisi X menekan Kemendikbud menindaklanjuti rangkuman rapat kerja yang belum juga di sampaikan pada DPR, seperti road map program penguatan ciri-khas serta pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kab/kota ke propinsi.