SHARE

Jakarta – Terbitnya Perppu Nomor 2 th. 2017 mengenai Ormas serta lain pilihan lima paket gosip krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu menyebabkan ribut di DPR. Koalisi pendukung pemerintah pecah, PAN lain sikap dengan PDIP dkk.

Sikap PAN jadi anggota partai pendukung Presiden Jokowi dipertanyakan. Terlebih PAN jadi hanya satu partai pendukung pemerintah yang walk out (WO) waktu pengesahan RUU Pemilu jadi UU.

” Kami menghormati ketidaksamaan diantara kita. Oleh karenanya, atas nama fraksi, untuk bagian selanjutnya, pengambilan tingkat II di komunitas paripurna, kami akan tidak turut serta tidak bertanggungjawab, ” kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Sebelumnya pilih WO, PAN ngotot menginginkan ambang batas presiden atau presidential threshold dihapus, walau sebenarnya pemerintah menginginkan presidential thresold 20-25 %. PAN menginginkan negosiasi presidential threshold itu seandainya memakai cara konversi nada hare. Yandri mengakui lobi dengan Presiden Jokowi, Menko Polhukam Wiranto serta elite PDIP telah gol, cuma saja waktu lobi dengan fraksi partai pendukung pemerintah yang lain tidak diketemukan kata setuju.

” Kenyataannya, hingga jam 22. 00 WIB barusan kami lobi itu, yang kami menawarkan nyatanya tak ada titik temu serta tak ada tanggapan baik dari rekan-rekan koalisi ya, yang termasuk juga yang 0 % itu, kan dari pertama 0 %, ” tutur Yandri.

Dengan system voting, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, serta PPP memuluskan gosip krusial pilihan A jadi UU Penyelenggaraan Pemilu. Tidak senang dengan ketentuan itu, PAN pilih walk out dengan Gerindra, PKS serta Demokrat. PAN juga siap mensupport pihak yang juga akan memajukan uji materi UU Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  PAN: Pansus Angket Urusan DPR, Soal Jokowi yang Dikritik Bak Macan Ompong

” Untuk pertama kalinya, legislatif serentak, saya juga akan percaya banyak orang-orang juga akan men-JR (judicial review). Kita juga akan mensupport rekan-rekan yang ingin men-JR ke MK, ” ucap Yandri.

Tidak cuma itu, sikap berlainan dengan koalisi juga dipertunjukkan PAN berkaitan terbitnya Perppu Nomor 2 th. 2017 mengenai Ormas karna dinilai belum juga jadi jalan keluar mengatasi ormas yang dipandang anti-Pancasila.

” Perppu belum juga jadi jalan keluar pada ormas yang dipandang pemerintah sekarang ini punya masalah, ” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Yandri memberikan terbitnya perppu itu malah punya potensi mengganggu kebebasan orang-orang untuk berserikat serta memiliki pendapat. Bahkan juga perppu itu riskan disalahgunakan pemerintah untuk membubarkan ormas yang gawat.

” Bila cukup hanya Kumham, apa ranah ormas yang tidak mematuhi, parameternya apa. Ini juga akan jadi, kebebasan berserikat serta memiliki pendapat terganggu. Jadi dapat pula perppu ini jadikan oleh pemerintah saat ada ormas yang gawat, lain pendapat dengan pemerintah, seringkali demo, dapat pula disebutkan tidak mematuhi Pancasila, ” papar dia.

Kritik keluar dibarengi dengan pernyataan PAN tidak dilibatkan dalam kajian dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebutkan ribut akan tidak berlangsung bila dibicarakan semuanya partai termasuk juga PAN jadi koalisi pemerintah.

” Saat ini sekali lagi ramai masalah Perppu untuk bubarkan ormas. Kelak juga akan dibelah sekali lagi kita, pada sepakat serta tidak sepakat, dukung tidak mensupport, Pancasila atau tidak Pancasila, Bhinneka tidak Bhinneka, juga akan ramai sekali lagi. Walau sebenarnya sebenarnya sederhana, bila kita (PAN) diundang kita ulas Perppu apa itu berisi, tidak juga akan seramai saat ini, ” tutur Zulkifli dalam sambutannya pada acara halal bihalal di DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Baca Juga  PAN Dukung Jokowi Sampai 2019 Meski Tanpa Menteri Ungkap Zulkifli Hasan

PAN juga menyerahkan penilaian masalah lain sikap itu ke Presiden Jokowi. Ketua DPP Fraksi PAN Yandri Susanto tidak ingin menyikapi masalah reshuffle di kabinet yang dapat beresiko ke kursi PAN karna problem UU Pemilu serta yakini Presiden Jokowi lakukan reshuffle karna problem kemampuan.

” Bila problem reshuffle itu problem hak prerogratif presiden. Bila berbasiskan kemampuan, bang Asman (Menpan RB) tentu aman, ” ungkap Yandri selesai PAN walk out dari sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) awal hari.

Bila nyatanya perombakan kabinet dikerjakan karna problem lain pilihan atau masalah politik, PAN kembalikan ke Jokowi. Disadari Yandri, pihaknya memanglah tidak searah dengan Jokowi dalam beberapa hal termasuk juga tentang masalah Basuki T Purnama (Ahok).

” Bila dikarenakan kami tidak mensupport Ahok, tidak bersamaan searah dengan RUU pemilu ya itu beda sekali lagi parameternya. Kita serahkan sekali lagi pada pak Jokowi, jadi kami sifatnya pasif. Tidak ngoyo serta tidak ngotot, ” tuturnya.

Berkaitan apakah sekarang ini PAN masih tetap sisi dari koalisi pemerintahan Jokowi, Yandri tidak ingin menjawab gamblang. Dia jadi menyerahkannya pada Jokowi untuk menilainya.

” Bila koalisi itu kan kita koalisi dengan pak Jokowi. Silahkan Pak Jokowi saja yang menilainya apakah PAN masih tetap dipandang jadi rekan koalisi atau sebagainnya, ” papar Yandri.