SHARE

Penerbitan Perppu No 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan memetik pro serta kontra.

Demikian juga dengan ketentuan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, 9 hari sesudah penerbitan Perppu.

Pihak yang kontra berasumsi langkah pemerintah jadi bentuk pemberangusan kebebasan berserikat.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menilainya, pencabutan status tubuh hukum HTI adalah bentuk kesewenangan pemerintah.

Ismail menyebutkan, berdasar pada Perppu No 2 th. 2017 (Perppu Ormas), pencabutan status hukum yaitu sangsi administratif atas pelanggaran yang dikerjakan satu ormas sebelumnya setelah ada surat peringatan.

” Pencabutan status tubuh hukum HTI yaitu bukti riil kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut Perppu no 2/2017, pencabutan status hukum yaitu sangsi administratif atas pelanggaran yang dikerjakan satu ormas sebelumnya setelah di sampaikan surat peringatan, ” tutur Ismail pada Kompas. com, Rabu (19/7/2017).

Disamping itu, kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, semuanya organisasi kemasyarakatan (Ormas) punya potensi dibubarkan oleh pemerintah berdasar pada Perppu Ormas.

Menurut Yusril, sebagian pasal dalam Perppu Ormas punya potensi memberangus kebebasan berserikat.
Ia juga menilainya, ada ketidakjelasan pengertian ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila.

” Jadi saya ingatkan ke semuanya pimpinan ormas janganlah suka dahulu. Saat ini ada yang suka kan, ketertarikan. Ini dapat berbalik ke semuanya. NU (Nahdlatul Ulama) dapat juga bubar dengan Perppu ormas, karenanya kita mesti hati-hati dengan perubahan ini, ” tutur Yusril, selesai mengikuti Jubir HTI memajukan tuntutan uji materi Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Tetapi, pihak yang mensupport langkah pemerintah setuju dengan terdapatnya kondisi kegentingan yang memaksa jadi basic penerbitan Perppu Ormas serta pembubaran HTI.

Sejumlah 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Instansi Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyebutkan support pada gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas radikal anti-Pancasila yang lain.

Menyoal pembubaran HTI

Sekjen DPP Komunitas Bersilahturahmi Bangsa (FSB) Junaidi Sahal menyebutkan, pencabutan status tubuh hukum jadi bukti kalau ideologi HTI bertentangan dengan Pancasila.

Menurutnya, HTI mempunyai agenda ganti ideologi negara dengan rencana khilafah.

” Mereka menginginkan mendorong berdirinya negara berdasar pada syariat Islam dengan resmi dengan kepemimpinan teratas di tangan khalifah, ” tutur Junaidi, dalam satu diskusi di lokasi Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Junaidi menjelaskan, gosip agama, terlebih Islam jadi agama sebagian besar, memanglah jadi gosip peka.

HTI melihat NKRI serta Pancasila yaitu thogut yg tidak berlandaskan pada Al-Quran serta hadist.

Walau sebenarnya, kata dia, mengacu pada histori, Islam telah jadi sisi dari berdirinya bangsa Indonesia yang bermacam.

Junaidi menyebutkan, memahami yang disebarkan HTI punya potensi mengakibatkan kerusakan harmonisasi antar-umat beragama yang telah terpelihara sampai kini.

” Telah 72 th. Pancasila dapat dibuktikan jadi perekat negeri ini yang ditempati serta diperjuangkan oleh orang-orang dengan beragam latar belakang suku serta agama, ” kata Junaidi.

” Sudah banyak kita saksikan negara yang homogen juga alami perpecahan, perang saudara serta sama-sama menyalahkan atas nama agama, halal, serta haram, cuma karna arogansi serta keinginan politik, ” tutur dia.

Hal seirama juga disibakkan Wakil Sekretaris Komisi Hukum serta Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi.

Erfandi menyebutkan, MUI sudah lakukan kajian pada HTI.

Dalam kajian MUI, HTI dinilai lakukan pelanggaran atas Perppu Ormas serta melawan Pancasila.

” Kiai Ma’ruf itu telah miliki data memanglah yang dibubarkan oleh pemerintah itu betul-betul lakukan pelanggaran serta melawan Pancasila, ” tutur Erfandi.

Menurut Erfandi, ideologi khilafah islamiyah yang diyakini HTI bertentangan dengan Pancasila.

Diluar itu, HTI juga berusaha membenturkan nilai-nilai Islam dengan ideologi Pancasila.

” HTI itu telah terang pergerakan politik yang juga akan menegakkan khilafah islamiyah. Ini kan terang bertentangan dengan Pancasila. Lalu pancasila dibenturkan dengan Islam tersebut. Walau sebenarnya kan tak ada pertentangan. Ini dibenturkan pada Pancasila dengan Islam, ” kata Erfandi.

Dia juga menyayangkan ada asumsi pemerintah melakukan tindakan otoriter dengan menerbitkan Perppu Ormas.

Erfandi menilainya, mekanisme pengadilan dalam sistem pembubaran satu ormas tidak ditiadakan dengan terbitnya Perppu itu.

Ormas yang dibubarkan pemerintah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dapat memajukan tuntutan ke pengadilan.

” Sistem peradilan itu bukanlah tak ada. Jadi asumsinya begini, bila HTI dihubarkan serta mereka terasa tidak bersalah, mereka dapat membuktikannya di pengadilan, ” kata dia.

Di bagian beda, Erfandi menilainya, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang membubarkan ormas.

Sebab, Undang-Undang No 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dengan terang menyebutkan pemerintah cuma dapat membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

” Pasal 1, 2 serta 3 yang mengatur mengenai azas ciri serta aktivitas ormas yg tidak bisa bertentangan pancasila itu telah terang di UU Ormas da itu tidak dibatalkan. Yang dibatalkan cuma 18 pasal, ” kata Erfandi.

Kegentingan yang memaksa

Peneliti Pusat Pengkajian Islam serta Orang-orang Kampus Islam Negeri (PPIM-UIN) Jakarta Ali Munhanif memiliki pendapat, pemerintah sudah ambil langkah politik yang pas dengan menerbitkan Perppu Ormas.

Menurut Ali, sekarang ini bermunculan ormas radikal serta organisasi yang bertujuan pada tindakan kekerasan.

” Menurut saya, dengan politik pas saat. Dengan adanya banyak organisasi yang bertujuan pada radikalisme serta kekerasan, makin beberapa orang yakin pada khilafah, ” tutur Ali, dalam satu diskusi bertopik ‘Sudah Tepatkah RUU Pemilu serta PERPPU ORMAS? ‘ di lokasi Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Ali menyebutkan, bila lihat gejolak sosial yang ada sekarang ini serta hasil beragam survey, dapat ditafsirkan ada kondisi kegentingan yang memaksa jadi basic penerbitan Perppu.

Ada tindakan teror serta beberapa orang yang menyebutkan supportnya pada ISIS, kata Ali, adalah akibatnya karena ramainya ormas-ormas radikal.

Survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengatakan, ada 9, 2 % responden yang sepakat NKRI ditukar jadi negara khilafah atau negara Islam.

Pemerintah juga memiliki hak menafsirkan aspek kegentingan yang memaksa dengan sepihak.

Di bagian beda, kata Ali, ormas yang dibubarkan mempunyai peluang untuk menuntut ketentuan pemerintah lewat pengadilan.

” Pemerintah memiliki hak menafsirkan aspek genting. Hasil survey SMRC, yaitu 9 % responden sepakat khilafah. Memanglah kecil, namun dari ukuran jumlah masyarakat, jadi sekitaran 10 hingga 15 juta orang yang berpandangan sesuai sama itu, ” kata Ali.

Dari bagian hukum, lanjut Ali, penerbitan Perppu adalah langkah hukum yang demokratis dalam membenahi kehadiran ormas.

Lewat penerbitan Perppu Ormas, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang memberangus kebebasan berserikat.

” Saya sangka Perppu jadi sistem hukum adalah jalan demokratis menuju pengaturan organisasi. Agak naif bila satu rezim dapat dengan gampang memberangus kebebasan berserikat dengan begitu gampang, ” tutur dia.